Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/STR/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama enggan menanggapi kritik bahwa dirinya melakukan pencitraan. Apalagi setelah pemerintah daerah mengunggah video rapatnya bersama Dinas Pekerjaan Umum di YouTube pada 8 November lalu.
"Katanya saya pencitraan. Pencitraan nenek lo... saya bilang. Kalau mau pencitraan, enggak mau risiko mati," ujar Basuki kepada Tempo, Jakarta, Rabu, 21 November 2012.
Dalam video itu, lelaki yang akrab disapa Ahok ini dianggap marah-marah kepada bawahannya. Dia pun mengakuinya. Alasan Ahok geram, sebagai pejabat yang digaji dari uang rakyat, mestinya membela kepentingan rakyat juga. "Masyarakat pasti marah kalau uang dirampok seenaknya, diborosin. Saya dipilih masyarakat untuk mengamankan duit mereka," katanya.
Dia pun tidak memiliki pilihan, apalagi sekadar untuk pencitraan di depan publik. Baginya, pencitraan berarti ingin mendapat nama dan dapat berkompromi dengan hal yang sebenarnya tidak dapat dilakukan. "Kalau pencitraan, ngapain gue capek sampai malam untuk melototin anggaran," ujar Ahok.
Saat ini, Ahok dan pejabat pemerintah daerah lainnya tengah sibuk menggodok anggaran untuk tahun depan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013 diperkirakan mencapai Rp 45 triliun. Dia ingin ada penghematan untuk semua hal yang dapat dipangkas.
Gebrakan Ahok bersama Gubernur Joko Widodo mulai dirasakan warga Jakarta sejak keduanya mulai menjabat. Ahok berperan mengatur kinerja pemerintahan di Balai Kota. Sedangkan Jokowi memilih blusukan ke kampung kumuh menemui warga untuk mendapatkan solusi mengatasi masalah.
