TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menggunakan cara yang sama untuk mengatasi banjir di Ibu Kota dengan strategi yang dia terapkan ketika menjadi Wali Kota Solo. "Sama," kata Jokowi sambil bergegas menuju ruang pertemuan di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, di Jakarta, Jumat, 23 November 2012.
Pertemuan yang digelar di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini merupakan rapat koordinasi dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Beberapa menteri yang datang, di antaranya Menkokesra Agung Laksono dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz. Rapat yang dimulai pada pukul 09.00 ini berlangsung secara tertutup.
Salah satu agenda yang akan dibahas dalam rapat itu adalah normalisasi Sungai Ciliwung untuk mengantisipasi banjir. Permasalahan banjir juga melanda Solo setiap kali air di Sungai Bengawan Solo meluap. Sedangkan di Jakarta, Sungai Ciliwung dan Pesanggrahan menjadi dua titik yang perlu mendapat perhatian utama.
Saat berkampanye, Jokowi memaparkan beberapa langkah yang bakal ditempuh untuk mengatasi banjir di Jakarta adalah dengan membangun embung untuk menampung air hujan. Embung ini akan dibuat di sebuah kecamatan dan kelurahan.
Cara lainnya adalah membuat daerah resapan atau penampung air, seperti setu atau waduk di hulu sungai. Tujuannya, supaya dapat mengendalikan debit air yang masuk Jakarta.
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggandeng pemerintah daerah di sekitarnya, seperti Bogor dan Depok, untuk mengatasi banjir di Ibu Kota. Selama menjabat sebagai orang nomor wahid di Jakarta, Jokowi telah memerintahkan pengerukan di semua sungai, khususnya di Ciliwung, Pesanggrahan, dan Pademangan.
TRI ARTINING PUTRI
Berita terpopuler lainnya:
Marzuki Alie: Mahasiswa di Jerman Seperti Maling
Marzuki Alie Balas Kritik PPI Jerman
Marzuki Alie Luruskan Pernyataan Mahasiswa Maling
Marzuki Setuju DPR Pelesir Sambil Studi Banding
PPI Berlin Bantah Pernyataan Marzuki Alie
Rachmawati Soekarnoputri dan Jane Shalimar ''Panas''
Berita terkait
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
3 jam lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
4 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
5 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
5 jam lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaJokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik
10 jam lalu
Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya
10 jam lalu
Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?
Baca SelengkapnyaBos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri
11 jam lalu
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.
Baca SelengkapnyaReaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas
11 jam lalu
Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.
Baca SelengkapnyaBahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi
18 jam lalu
Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan
19 jam lalu
Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.
Baca Selengkapnya