TEMPO.CO, Jakarta -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan belum menetapkan besaran harga tiket untuk mass rapid transportation (MRT). Jokowi--sapaan Joko Widodo--menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mematok tarif yang harus diambil untuk tiket MRT. "Kalau saya ingin semurah-murahnya, harus terjangkau," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta pada Senin, 3 Desember 2012.
Menurut Jokowi, pemberian tiket yang murah dan terjangkau itu bisa dioptimalkan dengan mekanisme bunga bank yang rendah. Dia juga menginginkan agar beban investasi yang dibebankan kepada pemerintah daerah lebih rendah daripada pemerintah pusat. "Karena itu, saya akan bertemu Menteri Keuangan besok," kata Jokowi.
Jokowi menolak berandai-andai jika permintaan pembagian investasi MRT 70 banding 30 dengan pemerintah pusat tidak dikabulkan. "(Jangan berandai-andai) Ketemu saja belum," ujar Jokowi.
Tapi Jokowi memastikan bahwa harga tiket MRT bisa dijangkau masyarakat. Dia berjanji harga tiket tidak akan lebih mahal daripada tiket kereta rel listrik (KRL) Bogor-Jakarta. "Pokoknya normal harga tiketnya, antara tiket Transjakarta dan KRL," kata Jokowi.
Adapun soal pengembalian utang, Jokowi mengaku tidak tahu-menahu mekanisme yang disepakati sebelumnya. Dia juga menyatakan akan melakukan negosiasi kepada JICA ihwal pengembalian utang tersebut. "Akan kami negosiasikan ulang, jadi agar karcisnya juga bisa murah," kata dia.
Jokowi juga sudah meminta kajian teknis mengenai MRT tersebut. Hal itu dilakukannya sebagai bahan persiapan dalam negosiasi dengan Menteri Keuangan dan JICA. "Itu kesepakatannya, kan, pemerintah pusat dengan Jepang, tapi dalam kontrak itu gubernur yang bertanggung jawab mutlak. Jadi saya mau minta semuanya (renegosiasi dan subsidi)," kata dia.
