TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah untuk membangun enam ruas jalan tol di Jakarta menuai kritik dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Dewan menilai persoalan utama kemacetan di Jakarta bukan pada kurangnya rasio jalan, melainkan pada tidak memadainya fasilitas transportasi umum.
"Untuk mengurai kemacetan, Pemerintah DKI Jakarta hanya perlu membenahi transportasi umum," kata Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan, Jumat, 11 Januari 2013.
Pembangunan ruas jalan tol itu dianggap hanya akan memanjakan pemilik kendaraan pribadi. Meski nantinya jalan tol layang itu nanti akan mengakomodasi angkutan, langkah itu juga tidak efektif dan terkesan hanya untuk meredam protes terhadap kebijakan yang tak pro-transportasi umum tersebut.
Begitu juga mengenai rencana penerapan halte di atas jalan layang. "Itu tidak bisa diterima akal sehat," katanya. Pasalnya, keberadaan halte itu nanti tidak akan berfungsi optimal karena letaknya yang susah dan tidak strategis. "Percuma, siapa (penumpang) yang mau naik di jalan layang," ujarnya, Jumat, 11 Januari 2013.
Rabu, 9 Januari lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan proyek enam ruas jalan tol. Persetujuan itu diberikan setelah ia menemui Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Namun, dalam proyek tersebut, ia mengajukan syarat agar jalan tol tersebut bisa dilalui angkutan umum dan memiliki halte angkutan umum.
M. ANDI PERDANA
Berita terkait
5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia
16 jam lalu
Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya
Baca SelengkapnyaPengamat Energi UGM Kritik Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport
17 jam lalu
Pengamat energi UGM sebut pemerintah tegas terhadap larangan ekspor mineral mentah lain tapi lembek terhadap Freeport.
Baca SelengkapnyaPrabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini
19 jam lalu
Prabowo menyebut Jokowi telah memberikan arahan kepada semua menterinya untuk memberikan data ke dirinya. Apa kata pakar?
Baca SelengkapnyaPrabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP
20 jam lalu
Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Apa kata para politikus PDIP?
Baca SelengkapnyaRespons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri
20 jam lalu
Wacana jumlah menteri Prabowo-Gibran yang mengalami penambahan ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Jokowi sampai Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaBentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya
20 jam lalu
Presiden Jokowi diharapkan serius membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaJumlah Menteri Kabinet sejak Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi
20 jam lalu
Setiap kabinet pemerintahan Indonesia mempunyai jumlah menteri relatif berbeda, mulai Gus Dur Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi.
Baca SelengkapnyaAlasan PSI Targetkan Kandidatnya Tidak Boleh Kalah di Pilkada Solo
21 jam lalu
PSI menargetkan kandidatnya yang berlaga di Pilkada 2024 harus menang, terutama di Solo. Apa alasannya?
Baca SelengkapnyaCerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri
21 jam lalu
Sugianto, 30 tahun, sudah tiga tahun bekerja di proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaZulhas Ajak Calon Kepala Daerah Usungan PAN Tiru Sikap Jokowi-Prabowo
1 hari lalu
Zulhas berpesan kepada calon kepala daerah usungan PAN untuk meniru hubungan politik Presiden Jokowi dan Prabowo.
Baca Selengkapnya