TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menanggung 51 persen pembiayaan Mass Rapid Transit. Ini merupakan hasil rapat dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kemarin, Selasa, 15 Januari 2013.

Pemerintah pusat, kata Jokowi, menyatakan sanggup membiayai 49 persen dari biaya yang dibutuhkan untuk MRT. Skema 49-51 ini berlaku untuk ruas Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia.

"Yang ini (untuk HI-Lebak Bulus) kami terima dulu, karena kami tidak ingin lama-lama lagi memutuskan, hanya gara-gara persentase," kata Jokowi di kantor Wakil Presiden, Rabu, 16 Januari 2013.

Jokowi berharap, dalam satu-dua hari ini, pemerintah DKI sudah memutuskan sekaligus mengenai MRT dan monorel. "Sekalian biar semuanya jalan," ujar mantan Wali Kota Solo ini.

Nilai 49-51 ini sebenarnya melenceng dari harapan pemerintah DKI, yang mengusulkan 60 persen pembiayaan ditanggung pusat, sedangkan DKI hanya menanggung 40 persen.

"Tetapi ini sudah turun dari sebelumnya, 42-58, yang ditanggung DKI, turun tujuh persen dari sebelumnya, 58 persen," kata Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Hasan Basri Saleh.

Pemerintah DKI berharap skema pembiayaan tersebut tidak berlaku untuk MRT ruas Bundaran Hotel Indonesia hingga Kampung Bandan. "Karena itu, nanti kami akan mulai pembicaraannya dari awal," kata dia.

Sekitar pukul 10.00 tadi, Jokowi datang ke kantor Wakil Presiden Boediono. Mengenakan atribut pakaian tradisional Betawi, dia berbicara mengenai MRT dan kereta api dengan Wakil Presiden.

Sekalipun sudah berbicara dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Jokowi perlu melaporkan perkembangan MRT kepada Boediono. "Kami laporkan agar nanti paling tidak kami sudah menginformasikan kepada beliau. Untuk nanti, Bundaran Hotel Indonesia-Kampung Badan," kata Jokowi.

ARYANI KRISTANTI