Kelalaian Situs Tokobagus Versi Polisi

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Jumat, 1 Februari 2013 20:45 WIB

tokobagus.com

TEMPO.CO, Jakarta -- Juru bicara Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, menyebutkan kelalaian situs Tokobagus terkait dengan kasus iklan jual bayi di sana. "Ada beberapa hal yang harusnya dijadikan program server tapi tidak dicantumkan," ujar dia, Jumat, 1 Februari 2013.



Rikwanto mencontohkan, dalam pemasangan iklan di situs itu, seharusnya pengiklan mencantumkan nama terang pemasang iklan dan konten iklan. Tapi, "Siapa yang akan mengisi iklan dan apa kontennya tidak dicantumkan."



Sehingga, ada peluang orang yang memasukkan konten memberi nomor telepon dan alamat palsu. "Jadi kami kesulitan dalam melacaknya," ujar dia.


Advertising
Advertising


Seperti diberitakan sebelumnya, pada akhir Desember hingga awal Januari lalu, situs Tokobagus memampang iklan penjualan bayi. Dua bayi yang dipajang dihargai masing-masing Rp 10 juta. Pelaku pemasang iklan ini dapat dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.



Dalam penyelidikan kasus ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memeriksa humas, pemilik, manajer, dan operator Tokobagus. Server Tokobagus juga dibongkar. "Kami kloning isi servernya," kata Rikwanto.



Sambil memeriksa internal Tokobagus, Rikwanto mengklaim ada penelusuran eksternal. "Kami tetap menelusuri IP address pengirim iklan tersebut."



Pihak Tokobagus yang berusaha dimintai konfirmasi ihwal penyelidikan ini, belum merespons. Pesan pendek atauupun telepon Tempo tidak berbalas.

ATMI PERTIWI




Berita populer:

Kata Tifatul Sembiring soal Ahmad Fathanah
Narkoba Artis: Semua Tamu Ditawari Inex
Kasus Presiden PKS, Inikah Buah Laporan Dipo Alam?
Ini yang Menyebarkan Hubungan Ariel dan Pramugari
Menteri Suswono Bisa Terseret Kasus Daging Impor?

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

13 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

14 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya