TEMPO.CO, Jakarta - Mahalnya biaya transportasi laut (waterway) Marunda-Muara Baru dan sebaliknya mesti segera diimbangi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan terobosan guna menekan tingginya ongkos transportasi yang bakal ditanggung warga.
Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, mengatakan, keberanian pemerintah untuk menghasilkan dana tambahan dianggap bakal menutupi biaya operasional untuk memperpanjang napas operasional jalur transportasi laut tersebut. "Kalau dibiarkan, ya bobol juga APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)," ujar dia, Ahad, 17 Februari 2013.
Banyaknya perusahaan besar yang berderet sepanjang 17 mil jalur yang dilalui waterway bisa digunakan pemerintah DKI untuk diajak bekerja sama menggunakan dana sosial atau CSR yang dimiliki perusahaan. "Kan ada Ancol, perusahaan peti kemas, dan lainnya, dana CSR-nya bisa digunakan itu," kata dia.
Dari dana itu, pemerintah bisa mengalokasikan untuk biaya perawatan, pembelian solar, hingga mengajak perusahaan untuk menyediakan perahu baru yang akan digunakan untuk warga. "Sangat mungkin kalau mau (dilaksanakan)," ujarnya.
Semakin besar sumbangan yang diperoleh dari dana CSR perusahaan, kata dia, membuat beban operasional yang ditanggung pemerintah semakin kecil, sehingga ongkos yang dibebankan kepada warga relatif lebih kecil dan terjangkau. "Kalau tidak bisa seperti itu, 3-6 bulan paling berhenti beroperasi," ujarnya.
Ia mendukung rencana Gubernur Joko Widodo untuk menggelontorkan subsidi pada tahap awal pengoperasian waterway dengan tujuan menarik minat penumpang. Namun, bukan dalam bentuk uang cash, melainkan dalam bentuk tiket perjalanan transportasi.
"Sekarang bisa 50 persen, namun diusahakan terus berkurang hingga bebas subsidi," kata dia. "Kalau dalam bentuk uang, saya khawatir warga mengalihkannya untuk keperluan lain dengan dalih bermacam-macam."
Ia mengingatkan, jika upaya terobosan mencari dana CSR urung dilakukan, biaya operasional waterway bakal membebani anggaran daerah. Selain itu, rencana pemerintah mengalihkan jalur transportasi warga ke laut menjadi sia-sia. "Kalau lewat laut, malah mahal, ya terpaksa kembali lagi naik motor yang lebih murah meskipun kembali macet," ujarnya.
Dalam uji coba Jumat lalu yang disaksikan Gubernur Jakarta Joko Widodo, biaya operasional waterway jenis kerapu Muara Baru-Marunda menghabiskan sekitar 100 liter solar tiap unit untuk satu kali jalan, atau sekitar Rp 900 ribu tiap unit, atau sekitar Rp 37.500 per orang dalam dua kali perjalanan pulang-pergi sejauh 17 mil tersebut.
Sedangkan melalui jalur darat, Gubernur Jokowi mencatat tak kurang dari Rp 15 ribu dihabiskan warga untuk sekali jalan.
JAYADI SUPRIADIN
Berita Lainnya:
Pengakuan Kolega Maharani Suciyono: 60 Juta/Bulan!
Ayam Kampus: Beda Harga Beda Rasa
Meteor Rusia Sempat Dikira Pesawat Jatuh
Doa Status BBM Anas Sama Dengan Noordin M Top
Jokowi Presiden Diteriakkan Massa Rieke-Teten
Anas Mundur Bisa Dianggap Pahlawan Demokrasi
