Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Dari 24 badan usaha milik daerah Jakarta, tak seluruhnya dapat memberikan pendapatan ke Ibu Kota. Alih-alih memberi pemasukan untuk daerah, BUMD malah lebih sering "berdarah" soal keuangannya. Tidak sedikit yang meminta penyertaan modal pemerintah (PMP).
Lantaran itulah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan ada satu perusahaan yang dapat membawahi perusahaan-perusahaan daerah lainnya. Dia membayangkan seperti halnya yang terjadi di Singapura yang memiliki Temasek ataupun di Malaysia yang memiliki Khazanah Group.
"Inginnya ada holding company. Kalau di Singapura ada Temasek. Jangan sedikit-sedikit minta penyertaan modal," kata Jokowi di Jakarta Utara, Kamis, 14 Maret 2013.
Perusahaan induk atau holding company ini, menurutnya, nanti yang akan menghimpun kebutuhan dana seluruh perusahaan daerah. Termasuk bagaimana kebutuhan investasinya. Selain itu, nantinya BUMD akan direstrukturisasi dan dikelompokkan, misalnya yang khusus mengenai keuangan, infrastruktur, atau distribusi bahan pokok. "Dengan itu menggali uangnya bisa lebih mudah," kata Jokowi.
Rencana ini, menurut dia, memang tengah diproses oleh pemerintah daerah. Ini demi mencapai target pendapatan asli daerah yang mencapai Rp 100 triliun. "Memang tidak tahun ini. Tapi harus segera dibentuk. Kalau tidak, BUMD akan selalu merecoki APBD dengan PMP," ujar dia.
