TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menyampaikan kekecewaannya terhadap perkembangan pelaksanaan proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta. "Saya menyayangkan belum ada pengganti direktur," ucapnya merujuk pada ketidakjelasan nasib direksi MRT Jakarta.
Sani, sapaan akrab Triwisaksana, merasa bahwa proyek besar seperti MRT seharusnya jangan dianggap ringan. Menurutnya, proyek ini sangat penting karena pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan pemerintah Jepang.
Ketidakjelasan nasib direksi MRT memang kini menjadi persoalan. Masa jabatan Direktur Utama MRT, Tribudi Rahardjo serta Direktur Operasional dan Pemeliharaan, Rachmad, telah berakhir sejak 19 Februari lalu. Hingga kini, belum ada sikap dari Pemerintah DKI Jakarta sebagai pemegang saham mayoritas.
Meskipun begitu, menurut Direktur Keuangan dan Administrasi MRT, Erlan Hidayat, Tribudi dan Rachmad masih membantu dan mengerjakan tugas PT MRT.
"Gubernur DKI jakarta harus memutuskan siapa penggantinya," kata Sani, pria yang juga menjabat sebagai penasihat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu. Ia menyarankan agar direktur utama serta direktur operasional lebih baik dilanjutkan saja masa jabatannya. "Keduanya sudah kompeten," ucap Sani menambahkan.
PUTRI ANINDYA
Topik Terhangat Tempo.co:Krisis Bawang || Hercules Rozario || Simulator SIM Seret DPR || Harta Djoko Susilo || Nasib Anas
Berita Terkait
Dewan Desak Jokowi Segera Pilih Bos PT MRT
Harapan Sm*sh pada Jokowi: Tak Banyak Mal
Jokowi: Dirut Berakhir, MRT Jalan Terus
Jokowi Diminta Fokus MRT Ketimbang Monorel
Berita terkait
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik
4 jam lalu
Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya
4 jam lalu
Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?
Baca SelengkapnyaBos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri
5 jam lalu
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.
Baca SelengkapnyaReaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas
5 jam lalu
Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.
Baca SelengkapnyaBahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi
12 jam lalu
Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan
13 jam lalu
Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga
14 jam lalu
Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaIstana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK
14 jam lalu
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.
Baca SelengkapnyaAturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin
15 jam lalu
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaNgabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya
15 jam lalu
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.
Baca Selengkapnya