Tiang pancang untuk jalur monorel yang terbengkalai di kawasan Kuningan, Jakarta. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak mau berlama-lama memutuskan kelanjutan proyek monorel. Setelah ada kesepakatan pelunasan biaya tiang pancang monorel ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Jokowi meminta PT Jakarta Monorail, perusahaan pelaksana proyek, segera memberikan dokumen yang diperlukan.
"Kalau dokumen sudah ada, tunjukin ke saya, besoknya ngecor langsung," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu 20 Maret 2013.
Dia mengatakan, Selasa, 19 Maret 2013, Jakarta Monorail dan konsorsium, Ortuz Holdings Ltd., menyepakati untuk membayar tiang pancang yang dimiliki Adhi Karya. Diperkirakan biaya yang akan dibayarkan mencapai Rp 190 miliar.
Sebelumnya, Jokowi pun telah mencoba melakukan mediasi antara Jakarta Monorail dengan PT Adhi Karya. Ini dilakukannya agar pertikaian antara keduanya tidak berlangsung lama terkait kelangsungan proyek monorel. "November atau Desember lalu, saya mediasi. Supaya mereka nggak tarung lama-lama," kata Jokowi.
Jokowi pun menangkal ketakutan sejumlah pihak terkait PT Jakarta Monorail yang sebelumnya pernah gagal menangani proyek yang sama di ibu kota. "Ini investasi swasta. Kalau mereka mau jalan, mesti sudah dikalkulasi. Kalau proyek rugi, swasta enggak mau masuk. Yang dulu kan memang ada masalah," Jokowi menjelaskan.
Dia juga tidak masalah untuk mensubsidi tiket penumpang apabila perusahaan tidak mencapai angka penumpang yang ditargetkan setiap harinya. "Tapi yakin saja berhasil. Kalaupun nombokin itu kecil sekali," katanya.
Jokowi juga mengakui PT Jakarta Monorail dipilih lewat penunjukan langsung di jaman gubernur sebelumnya. Tapi, kata Jokowi, dia hanya meneruskan apa yang sudah berjalan. Dia takut, apabila proses pemilihan pelaksana proyek diulang, maka pembangunan monorel akan molor 2-3 tahun.
"Ini kan sudah ada Keppres, Peraturan Pemerintah, dan lainnya. Berarti ada peluang yang bisa diteruskan karena legalitasnya tersedia," dia mengatakan.
