TEMPO Interaktif, Jakarta:Gerakan Pemuda Islam (GPI) mendatangi gedung DPRD meminta agar para anggota DPRD DKI Jakarta tidak mengesahkan anggaran biaya tambahan. Menurut Nurhakim, juru bicara Gerakan Pemuda Islam, selama ini rakyat telah banyak terbebani, terutama dalam pendidikan yang semakin mahal. "Semestinya, usulan anggaran biaya tambahan Pemprov DKI harus menyentuh kepentingan rakyat kecil," kata Nurhakim di depan gedung DPRD, Senin (23/8). Menurutnya, menjelang pergantian anggota DPRD DKI Jakarta 1999-2004 yang tinggal 2 hari lagi, bukan tidak mungkin mereka akan menyetujui usulan proyek yang tidak penting. Diantaranya adanya usulan pengadaan matras dinas pendidikan dasar sekitar Rp. 4,5 miliar. Belum lagi usulan anggaran biaya tambahan atas busway, padahal proyek busway pada koridor I belum diaudit secara transparan. GPI mengkhawatirkan terjadi kongkalikong antara anggota DPRD DKI Jakarta yang akan segera diganti dengan Pemda Provinsi DKI Jakarta untuk menyetujui usulan Pemda Provinsi DKI yang tidak jelas. Tentunya dengan memberikan kompensasi keuntungan materi bagi anggota dewan yang akan diganti. Melihat adanya indikasi mencari keuntungan pribadi, maka GPI menyatakan sikap untuk menuntut dan mendesak kepada anggota DPRD Jakarta agar tidak mengesahkan anggaran biaya tambahan pengadaan matras dinas pendidikan dasar untuk 3 wilayah suku dinas di Jakarta. 3 wilayah suku dinas tersebut adalah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Mereka juga menolak usulan anggaran biaya tambahan proyek busway dan meminta mengaudit proyek busway koridor I. Serta meminta DPRD DKI yang baru, periode 2004-2009, agar memeriksa usulan anggaran biaya tambahan (ABT) anggota DPRD periode sebelumnya, 1999-2004.Menurut Nurhakim, aksi ini akan terus dilanjutkan pada hari Rabu (25/8) dengan mendatangkan massa yang lebih besar. Aksi ini dimulai sejak pukul 9.00 wib dan membawa berbagai spanduk yang menolak mengesahkan anggaran biaya tambahan.Muhammad Fasabeni ? Tempo News Room