Jokowi saat memberikan keterangan pers dalam acara pertemuan dengan Camat dan Lurah Se-Jakarta di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, (25-10). Jokowi menekankan agar semua Camat dan Lurah membangun persepsi untuk melayani masyarakat. TEMPO/Subekti.
"Semua sudah kami siapkan," kata Kepala Bidang Pengembangan BKD DKI Jakarta Chaidir saat dihubungi, Ahad 7 April 2013. BKD yang menggandeng bagian komunikasi dan informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan sosialisasi di dua media massa Ibu Kota, yaitu Poskota dan Warta Kota pada hari ini. (Baca: Berapa Gaji Lurah dan Camat yang Dilelang Jokowi?)
Para lurah dan camat, kata Chaidir, tak perlu khawatir saat melakukan pengisian administrasi melalui sistem online. Pengisian mulai dibuka pukul 10.00 pada 8 April hingga pukul 24.00 pada 22 April 2013. Khusus bagi lurah dan camat definitif atau masih menjabat, BKD memberikan keringanan saat mengisi proses administrasi melalui online. Bagi mereka yang gagap teknologi (gaptep) komputer boleh pakai telepon.
"Mereka bisa melakukan proses administrasi melalui jaringan telepon," ucap Chaidir. Sementara bagi peserta lelang yang belum memiliki jabatan alias baru tetap diwajibkan mendaftar melalui sistem online.
Menurut Chaidir, hal itu dilakukan karena masih ada sejumlah lurah dan camat yang belum mahir mengoperasikan komputer. Padahal di sisi lain, para lurah danccamat definitif ini diwajibkan untuk mengikuti proses lelang. Sebab, kata dia, kalau tidak ikut lelang, Pemprov DKI Jakarta akan melepas jabatannya.
Sementara itu terkait dengan sistem penilaian, BKD menjamin bahwa mekanisme penilaian akan terjaga independensinya. Karena itu, kata Chaidir, BKD sengaja melibatkan para akademisi dan kepolisian untuk terlibat dalam proses lelang yang baru kali pertama digelar ini. "Tim penilaian akan objektif dan netral," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Joko Widodo bakal mengadakan lelang jabatan lurah dan camat. Proses lelang jabatan lurah dan camat tidak hanya untuk mengisi jabatan yang kosong tapi juga untuk memetakan potensi. Nantinya diharapkan dari hasil lelang, akan terlihat apakah penempatan lurah dan camat selama ini sudah tepat atau belum. "Kalau ada yang tidak cocok jadi camat bisa digeser ke posisi lain," ujara Kepala BKD I Made Karmayoga beberapa waktu lalu. (Baca: Ini Persyaratan Ikut Lelang Camat )
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
1 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
