TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mendukung rencana pemerintah DKI Jakarta mengaudit proyek pembangunan jalan layang non-tol Tanah Abang-Kampung Melayu yang bernilai Rp 737 miliar, menyusul belum selesainya pekerjaan di ruas Jalan Mas Mansyur. Dari tiga paket pekerjaan sepanjang 2,7 kilometer itu, hanya satu paket yang belum selesai, yaitu di ruas Karet-Sudirman. Ruas ini dikerjakan oleh PT Istaka Karya (BUMN).
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar audit guna memastikan layak-tidaknya proyek tersebut dilanjutkan. Pekerjaan akan dihentikan sementara Juni mendatang. Basuki menyebutkan proyek tersebut seharusnya selesai akhir tahun lalu. (Baca: Pembangunan Jalan Layang Non-Tol Casablanca Distop)
Dahlan berjanji akan ikut membongkar jika ada indikasi permainan dalam proyek tersebut. "Kalau memang ada BUMN yang tidak beres, bongkar saja," kata Dahlan saat ditemui di Kementerian BUMN, Selasa, 23 April 2013. Istaka memegang satu paket proyek dengan nilai sekitar Rp 209 miliar. Dia meminta Istaka menyelesaikan proyek tersebut karena sudah ditunggu masyarakat.
Proyek jalan layang bebas hambatan tersebut, kata Dahlan, hanya meninggalkan penyelesaian pekerjaan beberapa meter lagi di atas Jalan Sudirman. Dia menyebutkan proyek ini masih memerlukan pekerjaan penyambungan badan jalan sepanjang 10 meter. Menurut Dahlan, penyelesaian proyek itu membutuhkan waktu satu setengah bulan lagi. Jalan layang ini membentang di Jalan Casablanca (dikerjakan PT Wijaya Karya), Jalan Satrio (PT Adhi Karya), dan Jalan Mas Mansyur (PT Istaka Karya).
Menurut Dahlan, sebenarnya proyek tersebut belum bisa dikatakan telat karena, berdasarkan kontrak, proyek ditargetkan selesai pada akhir Juni mendatang. Namun, kata Dahlan, karena pembayaran proyek dihentikan, Istaka juga menghentikan proyek itu. Direktur Utama Istaka Karya, Kasman Muhammad, membenarkan kontrak proyek ini sampai Juni mendatang. Dia yakin Juni sudah selesai. “Bisa langsung dioperasikan,” katanya. (Baca: Pengamat: Jalan Layang Non-Tol Bukan Jalan Keluar)
Menurut Dahlan, Istaka sedang mencari pinjaman kepada bank pelat merah untuk menyelesaikan proyek tanpa menunggu pembayaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proses pencarian pinjaman itu, kata dia, memakan waktu sehingga proyek dihentikan. "Saat ini, Istaka masih punya tagihan ke pemerintah DKI sekitar Rp 24 miliar yang belum dibayar," ujar Dahlan. Padahal, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum DKI sudah menganggarkan Rp 64 miliar untuk proyek itu.
Kasman mengaku tidak ada masalah dalam pembangunan jalan layang Tanah Abang-Kampung Melayu itu. Agar proyek jalan terus, kata dia, Istaka hanya tinggal menunggu surat keputusan proyek tahun jamak (multiyear) dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. “Kalau surat itu satu atau dua hari ini bisa keluar, proyek bisa langsung dimulai lagi,” kata dia saat dihubungi, Selasa. Dia berharap surat keputusan itu segera keluar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudi Siahaan mengatakan kelanjutan proyek tersebut, termasuk tagihan Istaka yang belum dibayar, akan menunggu hasil audit BPK dan BPKP. “Tunggu audit saja, kami siap menjalankan rekomendasi BPK atau BPKP,” katanya. (Baca juga: Jalan Layang Bukan untuk Urai Kemacetan)
MARIA YUNIAR | SUTJI DECILYA | ADITYA BUDIMAN | NURHASIM
Topik Terhangat:
#Ujian Nasional | #Bom Boston | #Lion Air Jatuh | #Preman Yogya
Baca juga:
Buruh Gugat Jokowi ke PTUN
Ahok Berjanji Putihkan Tunggakan Rusun Marunda
Jokowi Siap Digugat Buruh
Demi UN SMP, 9 Siswa Pulau Seribu Naik Kapal 6 Jam
