Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan bila hasil audit terdapat indikasi penyimpangan, Pemprov meminta agar diserahkan ke jalur hukum. "Kalau hasil audit ternyata ada harga yang tidak sesuai, laporkan saja ke KPK. Itu pasti ada kerugian," kata Basuki, Rabu, 24 April 2013 di Balai Kota, Jakarta.
Pihaknya tidak ragu untuk membawa pihak yang terlibat penyelewengan ke pengadilan. Menurut Wagub, koruptor layak dimasukkan ke dalam sel tahanan. "Mengurangi volume kerja itu kurang ajar dan jelas itu korupsi," kata Ahok.
Lebih lanjut Ahok membantah bila memotong anggaran JLNT. Dirinya hanya mengurangi harga satuan barang yang dinilai tidak sesuai dengan harga pasaran, baik itu melebih-lebihkan maupun menguranginya.
Oleh sebab itu, Pemprov akan menunggu hasil audit yang saat ini sedang dilakukan oleh BPK. Ahok berharap pengerjaan proyek JLNT bisa selesai secepatnya. Kemudian ketika ditanya soal sisa anggaran untuk proyek JLNT, Ahok mengaku tidak tahu persis. "Yang jelas sudah dianggarkan. Persoalannya ada pada teknis pembayaran saja," ucap dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Manggas Rudi Siahaan, menyatakan akan menunggu hasil audit yang dilakukan oleh BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebelum melanjutkan pengerjaan. Pihaknya siap menjalankan apa yang menjadi rekomendasi dari BPK atau BPKP nantinya.
KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang
4 hari lalu
KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang
KPU Provinsi DKI Jakarta memastikan duet Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak akan terwujud.
