Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menunjukkan tanda layanan gratis di Puskesmas Bukit Duri, Kampung Melayu, Jakarta, Senin (12/11). Selain membagikan Kartu Jakarta Sehat, Jokowi juga memeriksa distribusi kartu tersebut di kelurahan Bukit Duri. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta -Lima dari delapan fraksi di DPRD Jakarta mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mereka akan menggunakan hak ini untuk meminta penjelasan soal kebijakan Kartu Jakarta Sehat.
"Karena kami merasa pelayanan tidak bagus" kata Politikus partai Demokrat, Taufiqurrahman, ketika dihubungi pada Jumat, 24 Mei 2013.Kelima fraksi ini adalah Demokrat, Golkar, Hanura-Partai Damai Sejahtera, PAN-PKB, dan PPP.
Saat ini menurut anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini sudah ada 32 anggota yang menandatangani hak interpelasi.Taufiq mengatakan seharusnya pelayanan kesehatan maju bukannya malah jalan di tempat.
"Lihat saja kemarin sudah ada demo-demo dokter segala macam," katanya.Ditambah, ada kasus rumah sakit mundur. "Sehingga harus cepat diselesaikan," ujarnya.
Menurut Taufiq, dia bersama kawan-kawannya sudah menggalang dukungan interpelasi sejak pekan lalu.Saat ini, dia melanjutkan, pimpinan DPRD sudah menerima berkas dukungan. "Keputusan tinggal menanggapi rapat pimpinan," kata dia.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra, M Sanusi, menanggapi santai rencana rekan-rekannya di dewan. "Kan negara demokrasi jadi wajar sajalah," ujarnya selaku anggota komisi partai pendukung Jokowi.
Menurut dia, rekan-rekannya tersebut hanya ingin mendengar penjelasan soal KJS dari Gubernur secara langsung. "Padahal kemarin sudah rapat dengar dengan Dinas Kesehatan," katanya.
Untuk mengajukan hak interpelasi memang dibutuhkan syarat didukung dua fraksi. Selain itu butuh tanda tangan dari 15+2 anggota dewan. Syarat ini sudah terpenuhi.
