TEMPO.CO , Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menguji coba penyelenggaraan pameran usaha mikro, kecil, dan menengah di Monumen Nasional pada 14 hingga 16 Juni 2013. Uji coba dilakukan dalam acara Pekan Produk Kreatif Daerah 2013 di silang Monas barat daya.
Nantinya acara berisi pameran produk kreatif dan UKM Jakarta. Ada pula acara hiburan seperti akrobat jalanan dan marawis Betawi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan acara diuji coba sebagai ganti Pekan Raya Jakarta yang digelar di area JIExpo Kemayoran.
"Nanti kan dilihat jumlah stand yang mampu ditampung, model usaha apa yang diperbolehkan, parkirnya," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 12 Juni 2013.
Perhitungan ekonomi penyelenggaraan pameran akan diperhitungkan dalam pameran tadi. "Apakah mungkin standnya digratiskan," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, Pekan Produk Kreatif Daerah itu memang sengaja dipindahkan ke Monas tahun ini. Acara itu sudah dua kali digelar di Balai Kartini. "Memang sengaja untuk uji coba PRJ di Monas, kajiannya akan butuh dua atau tiga bulan," katanya.
Jokowi akan mengkaji Peraturan Gubernur yang menyebut PRJ harus diselenggarakan di Kemayoran. "Harus saya kaji dulu, kalau memang ada yang perlu diubah nanti Pergub akan direvisi," katanya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, Andi Baso mengatakan pemerintah memberi tempat bagi 126 peserta pameran dari univeraitas, SMK, dinas-dinas provinsi DKI Jakarta, serta kelompok usaha kecil.
"Kami juga akan memberikan pelatihan singkat agar pengusaha-pengusaha kecil ini siap menghadapi perdagangan bebas," ujar Andi.
Pelaku usaha kecil yang bisa masuk haruslah memiliki keunikan dan kekhasan Betawi."Intinya kami ingin acara ini bisa menjadi tempat masyarakat bergembira ria, gratis, kalaupun ada tiket seharusnya murah," katanya.
ANGGRITA DESYANI
Berita terkait
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
1 jam lalu
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.
Baca SelengkapnyaRumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
1 jam lalu
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Baca SelengkapnyaKritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno
3 jam lalu
Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
6 jam lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
7 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
8 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
8 jam lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaJokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik
13 jam lalu
Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya
13 jam lalu
Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?
Baca SelengkapnyaBos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri
14 jam lalu
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.
Baca Selengkapnya