Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Widodo. ANTARA/Rafiuddin Abdul Rahman
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyambangi rumah Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kunjungan mantan Wali Kota Solo tesebut untuk mendengarka saran terkait sengketa lahan antara Bank DKI Jakarta dengan PT Perkasa Bumi Propertindo.
"Aset tanah milik Bank DKI Jakarta tersebut ada di belakang Hotel Saripan Pasific," kata Yusril seusai menemui Jokowi, sapaan gubernur dengan gaya blusukan ini, di teras rumahnya pada Kamis, 27 Juni 2013. Aset tersebut terdiri dari dua sertifikat yang masing-masing luasnya 8.700 meter persegi dan 1.700 meter persegi.
Yusril menjelaskan tanah milik Pemerintah Provinsi tersebut oleh Bank DKI dimasukan kepada rincian aset penyertaan modal. Pemerintah memang menjadi pemegang saham mayoritas di Bank ini. Kemudian oleh Bank DKI, tanah tersebut dipinjamkan kepada PT Bumi Perkasa Propertindo.
Menurut Yusril, kasus ini masuk pertama kali di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2004 dengan penggugat Bank DKI. Setelah menjalani masa persidangan Bank DKI kalah. "Karena memang kalusul antara Bank dan perusahaan tidak lemah," ujar Yusril.
Bahkan, Bank DKI yang mengajukan kasasi hingga tingkat Mahkamah Agung pada awal tahun 2010 kalah. Padahal tanah yang luasnya hampir satu hekatar tersebut sangat berguna jika dimanfaatkan oleh Bank DKI.
"Itu lah kenapa Bank DKI menggugat karena setelah dipinjamkan tidak pernah diolah malah mangkrak sehingga mau diambil lagi," ujarnya. Saat ini, menurut Yusril, adalah peluang bagi Pemerintah untuk mengambil aset karena bisa dimanfaatkan untuk hal seperti ruang terbuka hijau.
Yusril menyarankan agar pemerintah DKI Jakarta menggugat PT Bumi. "Mereka selaku pemegang saham mayoritas dan pemilik tanah bisa," kata Yusril. Tanah tersebut memang statusnya masih milik Pemerintah DKI Jakarta. Hanya Yusril menyarankan agar kedua pihak ini agar duduk bersama.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengakui bahwa banyak celah hukum yang melemahkan pemerintah dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan tanah. Termasuk kasus sengketa tanah Bank DKI ini. "Saya ingin minta bantuan pendapat agar ada solusi," katanya.
