Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan saat pengesahan RAPBD DKI menjadi APBD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/1). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Endang Widjayanti mengatakan sampai saat ini sejumlah dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah mengembalikan anggaran sebesar Rp 1,75 triliun.
Dana-dana itu dipastikan tak akan bisa digunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun ini sehingga dikembalikan ke kas daerah dan akan dialokasikan dalam APBD Perubahan.
"Jumlah itu masih bisa bertambah karena unit-unit masih menghitung," ujar Endang di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 3 Juli 2013.
Beberapa dinas yang sudah menyatakan akan mengembalikan sebagian dana adalah Dinas Perumahan, Dinas Kelautan, serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Dana itu nantinya akan dialokasikan dalam pos yang lebih mendesak dalam APBD-P.
"Ini untuk memperkecil kemungkinan adanya anggaran sisa di akhir tahun," ujar Endang. Sebagian besar anggaran tak terserap itu disebabkan oleh tak pastinya realisasi pembebasan tanah.
Dinas Perumahan misalnya, sudah mengembalikan anggaran Rp 150 miliar untuk membebaskan tanah dalam pembangunan tiga rumah susun sederhana sewa. Kepala Dinas Perumahan Yonathan Pasodung mengatakan lahan di ketiga tempat itu masih bermasalah karena warga enggan direlokasi.
"Ada di Kampung Sawah (Jakarta Utara), Rawa Domba di Pondok Bambu, dan Kemayoran di Jakarta Pusat," ujar Yonathan di Balai Kota, Rabu 3 Juli 2013.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
