TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta meminta Pemerintah DKI menyerahkan kontrak politik tentang kenaikan tarif angkutan umum. Kontrak ini berisi jaminan bahwa pemerintah dan perusahaan angkutan bisa memberikan pelayanan maksimal setelah tarif dinaikkan.
"Isinya seperti yang sudah dibicarakan dengan Pimpinan, yakni ada jaminan keamanan dan kenyaman, misalnya sopir tidak ngetem," kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Syahrial, ketika dihubungi Tempo, Jumat, 5 Juli 2013. Kontrak ini menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Syahrial menilai selama ini Dinas Perhubungan lemah mengawasi operasional angkutan umum di lapangan. Itu sebabnya, angkutan-angkutan yang ada secara kasat mata sudah jauh dari layak. Bahkan, banyak kendaraan yang tidak lulus uji KIR masih beroperasi.
Dewan berharap Dinas Perhubungan bisa mentaati poin-poin dalam kontrak politik tersebut. Persoalan kontrak politik inilah yang membuat Dewan belum kunjung mengetok palu kenaikan tarif angkutan umum di Ibukota. "Jadi, jangan diartikan bahwa DPRD menahan-nahan, ini untuk masyarakat juga," katanya. (Baca : Ahok: DPRD Bertele-tele Naikkan Tarif Angkot)
Sekretaris Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Andika, menilai kontrak politik akan mengikat pengusaha angkutan supaya tidak main-main dalam memberi pelayanan. Sebab, kontrak ini lebih ampuh dibanding Peraturan Daerah dan Undang-Undang soal Lalu Lintas. "Yang aturannya sudah jelas saja tidak dijalankan," katanya.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional-Partai Kebangkitan Bangsa, Hidayat Ar Yasin menambahkan, masyarakat juga bisa mengawasi pelaksanaannya. "Jadi, ada kontrol sosial dari sebuah kebijakan," katanya.
Pembahasan soal kenaikan tarif angkutan ini rencananya akan dibawa ke Rapat Pimpinan Dewan pada Senin, 8 Juli 2013. Namun, Hidayat tidak bisa memastikan apakah Dewan akan langsung mengetuk palu atau tidak. Soal kenaikan tarif angkutan kota selengkapnya klik di sini.
