Angkutan umum Metromini di pintu keluar terminal Blok M, Jakarta. ANTARA/M Agung Rajasa
TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai moda transportasi angkutan umum seperti Metromini sudah tidak layak jalan. Anggota pengurus YLKI, Sudaryatmo, mengatakan problemnya adalah manajemen kepemilikan.
"Di Jakarta ini individu bisa punya angkutan umum dengan mudah," kata Sudaryatmo ketika dihubungi Tempo pada Kamis, 25 Juli 2013. "Sehingga tidak perlu disurvei, orang juga tahu angkutan di Jakarta kondisinya bagaimana," katanya.
Hal ini berimbas pada fungsi kontrol dari Pemerintah DKI yang tidak maksimal bahkan cenderung abai. Sudaryatmo mengatakan, seharusnya pemerintah menerapkan standar yang ketat dalam pola manajemen transportasi
Misal, harus berbentuk badan usaha dan memilik pool, agar lalu lintas kendaraan mudah dikontrol. Selama ini Pemerintah dinilai hanya mengandalkan uji KIR kendaraan untuk menilai laik jalan atau tidaknya. Padahal YLKI memandang uji KIR hanya formalitas saja.
Sudaryatmo mengatakan, untuk merombak sistem manajemen transportasi yang sudah buruk ini membutuhkan keinginan politik yang kuat. "Kadang ada alasan kalau Metromini ditarik takut transportasi kurang," ujarnya.
Jika bersandar pada pernyataan semacam ini, Sudaryatmo melanjutkan, DKI dinilai tutup mata sebelah. Padahal bisa dicarikan solusi lain.
