Bus Transjakarta melintas di samping halte transjakarta Museum Fatahilah yang bernuansa museum di Kawasan Kota Tua, Jakarta, (15/2). Seperti inilah halte Transjakarta yang disukai oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Selamat Nurdin, mendesak Gubernur Jakarta Joko Widodo menyiapkan model bisnis untuk 1.000 bus yang sedang dipesan pemda. Hal itu diperlukan, supaya bus bisa langsung digunakan ketika datang.
"Jangan sampai bus sudah datang baru menyiapkan model bisnis. Nanti terlalu lama, busnya keburu busuk," kata Selamat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 25 Juli 2013.
Dia menyarankan Jokowi mengoperasikan 1.000 bus ini di bawah PT Transjakarta yang saat ini sedang dibentuk. "Bisa saja nanti diatur supaya Transjakarta bisa mengoperasikan bus kecil atau dibikinkan anak usaha untuk mengoperasikan," kata Selamat.
Dia juga meminta persiapan model bisnis untuk bus baru itu dilakukan paralel dengan proses pengambilalihan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). Soalnya, dia khawatir proses hibah PPD berjalan lambat. "Itu kan harus melalui DPR, harus dibuatkan undang-undangnya karena ada pengalihan aset negara," kata dia lagi.
Oleh sebab itu, model bisnis operasional 1.000 bus harus disiapkan lebih dulu. Pemerintah bisa saja berdialog dengan pengusaha Metromini atau bus sejenis soal keikutsertaan mereka dalam memgoperasikan bus baru. "Mungkin diusahakan agar mereka menukar busnya dengan saham atau menjadi operator sehingga Transjakarta hanya menjadi pengelola aset. Yang penting prinsipnya harus ganti untung," ujar dia.
Gubernur Joko Widodo mengaku sudah menyiapkan model bisnis itu. "Memang sudah kami siapkan masalah pengelolaan ini," kata Jokowi di Balai Kota, Kamis.
Kemungkinan besar, manajemen bus-bus tersebut akan dilakukan oleh Transjakarta. Pembentukan PT Transjakarta juga direncanakan rampung pada tahun ini.
