TEMPO.CO, Jakarta - Dari lima pemerintah kota di DKI Jakarta, pelayanan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat-lah yang kerap mendapatkan keluhan. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jakarta, I Made Karmayoga, tingginya keluhan terhadap pelayanan Pemkot Jakarta Barat disebabkan banyak aktivitas dan pergerakan penduduk di wilayah itu. "Masyarakatnya pun lebih melek informasi, sehingga aduan bisa banyak," kata Made, Rabu, 28 Agustus 2013.

Menurut data dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang bekerja sama dengan Balai Kota, pengaduan masyarakat di Jakarta Barat cenderung naik tiap bulan. Pada Oktober 2012, misalnya, dari 84 aduan tentang pelayanan di kecamatan-kelurahan se-DKI, mayoritas datang dari Jakarta Barat, yakni sekitar 27 persen. Sementara aduan di wilayah lain tidak sampai angka 23 persen. "Bahkan pengaduan di Jakarta Utara hanya 7 persen," demikian data UKP4 itu.

Puncak pengaduan terjadi pada Februari 2013. Dari 102 aduan yang masuk, sebanyak 35 persen terjadi di Jakarta Barat. Pada Maret 2013, tren pengaduan di Jakarta Barat sempat turun. Yakni sekitar 17 persen dari 90 aduan masuk. Tapi kembali menanjak pada April 2013: dari 75 aduan yang masuk, 30 persennya muncul dari Jakarta Barat.

Memasuki Mei hingga Juli 2013, grafik pengaduan di Jakarta Barat cenderung menurun. Pada Juli 2013 saja, dari 104 aduan yang masuk, hanya 19 persen terjadi di Jakarta Barat. "Tapi angkanya masih lebih tinggi dari Jakarta Pusat dan Jakarta Utara."

Made mengatakan, kebanyakan laporan didominasi oleh aduan soal pelayanan. Terutama dalam proses pengurusan surat. "Kami akan terus melakukan evaluasi terhadap camat dan lurah agar memperbaiki pelayanan," ujar Made.

SYAILENDRA

Terhangat:
Konflik Keraton Solo | Suap SKK Migas | Konvensi Partai Demokrat | Pilkada Jatim

Berita lain:
Mobil Hardtop Jebol Pintu Keraton Surakarta
Raja Pakubuwono XIII Disandera?
Keraton Surakarta Ribut, Kelompok Silat Dikerahkan