TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dirinya sudah menagih ke Perusahaan Gas Negara (PGN) agar membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
SPBG dibutuhkan terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan mendatangkan sekitar 600 unit bus baru berbahan bakar gas (BBG) pada akhir tahun ini.
"DKI enggak mau nunggu lagi, mana SBPG kamu kalau kami sudah beli bus yang cukup?” kata Ahok--sapaan Basuki--usai pertemuan dengan Pertamina di Balai Kota, Jumat, 11 Oktober 2013. Jawabannya, kata dia, PGN menyanggupi segera membangun SPBG tahun ini. "PGN langsung komitmen bikin banyak, langsung mau bangun delapan SPBG lagi."
Menurut Ahok, selama ini pihaknya dengan PGN sama-sama saling menunggu, karena DKI Jakarta menahan beli bus baru lantaran minimnya ketersediaan SPBG. PGN juga demikian, enggan membangun SPBG karena khawatir tidak ada yang membeli. "Nah, kita sudah putuskan, DKI tidak mau tahu. Kita beli aja bus yang cukup. Kalau minyak tambah mahal, orang akan beralih ke gas. PGN akan untung," ujar Ahok.
Dia berkomitmen menggunakan BBG untuk seluruh kendaraan dinas dan menyiapkan untuk bus. Agar cepat terbangun, DKI Jakarta mempermudah proses perijinan pendirian SPBG maupun SPBG bergerak atau mobile refueling unit (MRU).
"MRU sudah kita kasih izin di IRTI (Monumen Nasional), udah nolong, kan. Tinggal Lapangan Banteng. Jadi kita saling dukung lah, jangan saling curiga dan tidak percaya," kata dia. Namun, Basuki menambahkan, DKI meminta ke PGN untuk menjamin keamanan pipa gasnya.
Sebelumnya, pada awal September lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bekerja sama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menandatangani nota kesepahaman konversi BBM menjadi BBG bagi moda transportasi di Jakarta. Jika bus-bus tersebut telah tersedia, Kementerian ESDM melalui PGN akan menyediakan MRU di setiap pool.
LINDA TRIANITA
Berita Terpopuler:
Sebut Tak Tahu Bunda Putri, Luthfi Dimarahi Hakim
Ditanya Soal Proyek, Airin: Terima Kasih!
Soal Calon First Lady, Prabowo: Tunggu Saja
SBY: Saya Bukan Pejabat Kacangan
Orang Dekat Gubernur Atut, Ratu Irma, Ditahan
Berita terkait
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
17 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
53 hari lalu
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca SelengkapnyaMengenal Bahan Bakar CNG yang Digunakan Taksi Bluebird, Diklaim Bisa Kurangi Emisi
12 Desember 2023
Sebanyak 3.200 unit armada taksi Bluebird menggunakan bahan bakar Compressed Natural Gas (CNG).
Baca SelengkapnyaPGN Test Drive Motor Bahan Bakar Gas, Hasilnya Mencengangkan
31 Maret 2023
Harga BBG atau bahan bakar gas sama di semua tempat pengisian, yakni Rp 4.500 per liter setara premium ( LSP).
Baca SelengkapnyaBapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue
21 Februari 2023
Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.
Baca SelengkapnyaPSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun
3 Agustus 2022
PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaKNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia
25 Juni 2022
Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar
19 Juni 2022
DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.
Baca SelengkapnyaTarif BBG Naik, Transjakarta: Belum Ada Arahan Pemprov soal Tarif Layanan
13 Mei 2022
Kenaikan tarif BBG akan berdampak terhadap beban biaya operasi Transjakarta.
Baca Selengkapnya