Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli setelah memeriksa sapi kurbannya saat baru tiba di kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (16/10). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Perempuan menyatakan pemerintah tak boleh gentar dengan rencana Front Pembela Islam (FPI) mendemo Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine. Kalau terpengaruh demo FPI, pemerintah bisa memberi contoh buruk bagi daerah lain dalam hal perlindungan hak minoritas dan perempuan. (Baca: FPI Akan Demo Jokowi Soal Lurah Susan)
"Kalau kalah sama ancaman otot, justru melanggengkan diskriminasi," kata anggota Komnas Perempuan, Masrurach, saat dihubungi, Senin, 28 Oktober 2013.
Menurut Masrurach, setiap warga negara memiliki hak sama untuk menempati jabatan pemerintahan. Selama ia kompeten dan berkualifikasi memadai, siapa pun bisa menjadi pejabat publik. Bahkan mereka yang punya keterbatasan fisik pun tak boleh dibatasi jadi pejabat publik. "Seperti Gus Dur punya keterbatasan, tapi tetap bisa jadi presiden," ujarnya. (Baca: Tak Hanya Susan, FPI Juga Bidik Lurah Grace)
Masrurach menyayangkan rencana FPI mendemo Balai Kota DKI terkait isu penempatan Lurah Susan. Menurut dia, FPI tak kompeten memprotes Lurah Susan. Apalagi misi organisasi itu mendemo pemerintah provinsi berbau diskriminasi. "FPI itu siapa mau demo Lurah Susan?" ujarnya. (Baca juga: Jokowi Tak Akan Pindahkan Lurah Susan dan Aktivis Perempuan Dukung Lurah Susan)
Sebelumnya, FPI menyatakan akan mendatangi Balai Kota pekan ini. Mereka akan mendemo Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo soal penempatan Lurah Susan Jasmine Zulkifli di Lenteng Agung. Kedatangan FPI ke Balai Kota mewakili forum warga yang menolak kepemimpinan Susan karena dianggap tak merepresentasikan wajah Lenteng Agung yang mayoritas muslim. (Baca: Pendemo Lurah Susan Bukan Warga Lenteng Agung?)
