Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Widodo. ANTARA/Rafiuddin Abdul Rahman
TEMPO.CO, Palembang - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi tudingan melakukan pencitraan dengan santai. Dalam kunjungannya ke Palembang, Senin, 2 Desember 2013, Jokowi diberondong kritik oleh sejumlah mahasiswa.
Dalam dialog antara Jokowi dan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri), mahasiswa Unsri menilai Jokowi tengah menjalankan politik pencitraan menjelang pemilihan presiden. "Bapak kok sepertinya tidak mau diatur-atur saat mau berpidato tadi," kata Andy Tan, mahasiswa pascasarjana Teknik Kimia.
Sebelum menyampaikan pandangannya terkait dengan makna kepahlawanan, Jokowi memang menolak tampil di atas podium dengan logo Unsri. Tanpa merasa sungkan, Jokowi membawa dan menyetel sendiri mikrofon di bawah panggung. Tingkah tersebut mengundang tawa para mahasiswa. "Apakah ini bagian dari pencitraan bapak?" tanya Andy Tan.
Kritik lebih tajam lagi dikemukakan Alhadiansah. Mahasiswa semester III Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini menyoroti seringnya Jokowi menjadi berita utama di sejumlah media nasional dan lokal. Ia khawatir pemberitaan tersebut tidak menyampaikan fakta sebenarnya, tetapi skenario untuk membesarkan nama Jokowi. "Kami ini bingung apakah akan mengikuti opini media atau mengikuti orang, opini publik," ujar Alhadiansah.
Jokowi mengatakan, dia tidak suka aturan yang kaku. Aturan protokoler, menurut Jokowi, membatasi ruang geraknya untuk lebih dekat dengan rakyat. "Saya paling senang kalau bicara itu berdekatan dengan audience, hanya itu bukan yang lain," ujar Jokowi.
Kebiasaan tersebut, menurut Jokowi, sudah berlangsung sejak dia muda, jauh sebelum menjadi Wali Kota Solo. Dia pun merasa bingung ketika orang menyebut tindak tanduknya itu sebagai cara untuk menjual diri secara politik. "Tetapi bukan pencitraan saya enggak punya media saya enggak punya TV."
Kalau dia sering menjadi tokoh utama dalam pemberitaan media massa baik koran, televisi, maupun online, Jokowi meminta agar dia tidak disalahkan. Dia mengakui sebenarnya dia pernah merasa risih atas kehadiran media dalam setiap acara ataupun kegiatan yang dia hadiri. "Kalau terus masuk TV ya salahkan media karena sebenarnya saya juga risih," ujar politikus PDIP ini.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
1 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
