TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat perkotaan, Yayat Supriatna, mengatakan pemerintah DKI Jakarta perlu memasang Closed Circuit Television alias CCTV untuk menekan angka kriminalitas. Khususnya di area publik seperti pasar dan terminal.
"Bisa bekerja sama dengan Kepolisian atau mandiri lewat Satuan Polisi Pamong Praja," kata Yayat ketika dihubungi pada Kamis, 26 Desember 2013. Menurut Yayat, Jakarta perlu belajar dari kota-kota besar di negara lain, seperti Tokyo dan Singapura.
Di sana, dia melanjutkan, CCTV sudah menjadi bagian sosial masyarakat. Tujuannya, untuk memberi rasa nyaman bagi warga dalam beraktifitas.
Area publik seperti lokasi wisata, terminal termasuk stasiun, pasar, dan jembatan penyeberangan, menurut dosen Planologi Universitas Tri Sakti ini adalah lokasi wajib CCTV.
Area-area ini, dia menambahkan, merupakan lokasi yang paling banyak menjadi sorotan soal tingkat kejahatan. "Makanya butuh CCTV di lokasi tersebut," ujarnya.
SYAILENDRA
Berita Lain:
Kepergok, Sandra Dewi Ngaku Gak Kenal Edgard
Ahok: Pak Jokowi dan Bu Mega Cuma Mampir
Wanita Butuh Tidur Lebih Lama
Bertemu Ahok, Apa Kata Jokowi dan Megawati
Revisi DNI Dinilai Merugikan Indonesia
Berita terkait
Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta
10 Desember 2018
BMKG membuat perkiraan cuaca dimana hujan disertai petir dan angin kencang akan melanda Jakarta.
Baca SelengkapnyaKorban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara
7 Desember 2018
Operator crane ambruk menyewa sebuah rumah untuk ditempati keluarga Husin yang rumahnya rusak tertimpa crane.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor
5 Desember 2018
Pergub 127 yang diteken Gubernur Anies Baswedan diharapkan mampu mempercepat program pembebasan lahan yang selama ini tersendat.
Baca SelengkapnyaBos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi
23 Oktober 2018
Desain penataan Tanah Abang menjadi seperti kawasan SCBD Jakarta, masih digarap dan ditargetkan selesai tahun ini
Baca SelengkapnyaDKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi
22 Oktober 2018
Dinas LH menjelaskan tumpukan sampah karena truk di Jakarta Utara sedang perawatan oleh agen tunggal pemegang merek (ATPM).
Baca SelengkapnyaDinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun
22 Oktober 2018
ITF Sunter hanya mengelola 2.200 ton sampah per hari dan 10 % residu harus dibuang ke Bantargebang.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah
16 Oktober 2018
Penghentian eksploitasi air tanah, kata Koalisi Masyarakat, bisa menekan penurunan permukaan tanah di Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaPemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah
16 Oktober 2018
DKI mengusulkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk perluasan jaringan pipa air bersih menekan eksploitasi air tanah.
Baca SelengkapnyaRekayasa Lalu Lintas, Jalan Wahid Hasyim Bakal Satu Arah
1 Oktober 2018
Uji coba rekayasa lalu lintas dilakukan pada 8 Oktober hingga 23 Oktober nanti.
Baca SelengkapnyaSiap-siap Musim Hujan, 129 Kelurahan di DKI yang Terancam Banjir
13 September 2018
Balai Besar menjelaskan, wilayah yang berpotensi terendam banjir di Jakarta berada di daerah aliran sungai yang belum dinormalisasi.
Baca Selengkapnya