TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menyatakan telah menyerahkan hasil quick asessment kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ahok, sapaan Basuki, diminta segera memutuskan mengenai tugas yang harus diselesaikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
"Termasuk soal 166 perlintasan kereta api," kata Bambang saat ditemui di Balai Kota pada Jumat, 27 Desember 2013.
Bambang menyatakan, dari 166 perlintasan tersebut, sudah diklasifikasi mana yang resmi dan tidak resmi. "Perlu dilihat kembali apakah bisa langsung ditutup atau tidak," kata Bambang.
Bambang mengatakan, pekan depan akan diadakan pertemuan antara Kementerian Perhubungan, Pekerjaan Umum, PT Kereta Api Indonesia, dan Pemerintah Provinsi DKI. "Dalam pertemuan tersebut akan ditentukan mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu dari 166 perlintasan," kata Bambang.
Bambang menilai, sebetulnya perlintasan dengan lalu lintas padat sudah dapat ditutup dengan adanya underpass. "Namun, kemacetan akibat bertambahnya volume kendaraan tidak terkejar untuk pengerjaan underpass," kata Bambang.
Terkait dengan jalan yang tidak bisa dibangun oleh pihak pemerintah DKI, Bambang mengatakan akan ada koordinasi dengan Kementerian PU dari Direktorat Jenderal Bina Marga untuk membahas penganggaran. "Tahun depan bisa ada kepastian ditangani oleh siapa," kata Bambang.
Nantinya untuk perlintasan, menurut Bambang, perlu dipastikan terlebih dahulu teknis seperti apa yang tepat diterapkan. "Jangka panjangnya, kita hilangkan satu per satu," kata Bambang. Bambang mengatakan, idealnya jalur kereta api dinaikkan menjadi loopline yang melayang.
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia, menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Maria Kristi Endah Murni.
