Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat akan melantik beberapa pejabat Eselon II di Balaikota, Jakarta (12/2). Pelantikan sebanyak 26 pejabat baru Eselon II DKI Jakarta diantaranya menggantikan posisi Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono, Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin, Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Sosial Kian Kelana. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan yang baru, Mohammad Akbar, tengah mencari jalan agar trayek angkutan umum pemerintah dan swasta terintegrasi satu dengan lainnya. Trayek angkutan umum yang selama ini tumpang tindih memunculkan protes dari operator angkutan umum.
"Kami akan konsolidasi untuk merumuskan percepatan dalam perbaikan masalah-masalah yang ada," kata Akbar kepada Tempo pasca pelantikan, Rabu, 12 Februari 2014.
Sebelumnya sejumlah supir angkutan Woperasi Wahana Kalpika menolak trayek Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) dengan alasan mengurangi pendapatan mereka. Ratusan supir KWK mendatangi Balai Kota, memprotes kehadiran BKTB. Dilaporkan, sempat ada pengrusakan tiga bus BKTB oleh sejumlah pengemudi. Gubernur DKI Jakarta Jokowi pun siap mendatangi para supir tadi.
Selain trayek, Akbar akan menangani masalah Transjakarta. Masalah Transjakarta itu termasuk dalam hal pengadaan armada. Pekan ini, DKI kedatangan sejumlah bus Transjakarta dari Cina. Namun beberapa diantaranya dianggap cacat. (Baca: Ahok Ogah Bayar Sisa Tagihan Busway Cina)
"Hubungan Dinas Perhubungan dengan Transjakarta kan erat sekali, tentu kami akan saling koordinasi untuk menemukan solusi," kata dia.Dinas Perhubungan akan menanti hasil pengusutan Inspektoran DKI Jakarta. Dari hasil pengusutan itu, dia berharap aparatnya bisa menentukan langkah yang perlu diambil supaya kesalahan serupa tak terulang.
