Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberikan keterangan kepada wartawan terkait majunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi maju sebagai calon Presiden pada pemilu 2014 di Balaikota, Jakarta Pusat, Jakarta (14/3). Dalam keterangannya Ahok menyatakan siap menggantikan posisi Gubernur dan mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden dari partai PDI-P. ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Ade Armando, mengatakan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama harus lebih lembut kalau menjadi gubernur. Menurut dia, sebagai pemimpin, Ahok tidak perlu setiap saat bersikap tegas dan lugas seperti yang menjadi ciri khasnya selama ini. “Tiap pemimpin memang berbeda tipe kepemimpinannya, tapi (Ahok) perlu lebih lembut karena pemimpin itu harus mengayomi,” katanya saat dihubungi, Selasa, 18 Maret 2014.
Sebelumnya, rencana Gubenur Joko Widodo maju sebagai calon presiden menimbulkan pro dan kontra bagi warga Ibu Kota. Warga yang menolak khawatir program-program yang sudah dikerjakan Jokowi tidak berlanjut saat dia menjadi presiden. Selain itu, ada juga warga yang menilai Ahok, panggilan akrab sang wakil gubernur, tidak memiliki sifat mengayomi seperti yang dilakukan Jokowi selama ini. Apalagi Ahok juga dikenal sebagai sosok yang tegas dan keras. (Baca: Jokowi Nyapres, Ahok: Program DKI Tetap Berlanjut)
Ade mengatakan sikap tegas, keras, dan lugas memang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Namun, sikap itu tidak bisa dilakukan kepada semua orang. Sikap itu, kata dia, hanya cocok dilakukan terhadap para koruptor atau penjahat yang menimbulkan kerugian untuk masyarakat. Namun, di luar kelompok tersebut, sikap keras itu tidak perlu ditunjukkan. (Baca: Ahok Kesal CCTV Belum Juga Dipasang)
Menurut dia, menghadapi rakyat tidak perlu melulu menggunakan gaya yang keras dan lugas. Dia mengatakan rakyat hanya ingin didengar sehingga merasa mendapat perhatian dari pemimpinnya. Selain itu, Ahok juga diharapkan bisa lebih menjadi pendengar yang baik dan lebih menghargai perbedaan pendapat. “Kalau berbeda pendapat tidak perlu keras dan itu harus diubah pelan-pelan,” ujarnya. (Baca: Warga Kali Anyar Khawatir Program Jokowi Tak Kelar)
