Jokowi-Ahok Tak Perlu Tanggapi Serangan Berbau SARA

Reporter

Minggu, 30 Maret 2014 03:17 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kedua kanan) berbincang sebelum melakukan blusukan di Balai Kota, Jakarta (27/2). Jokowi mengajak Ahok ikut blusukan di sejumlah wilayah di DKI Jakarta untuk pengecekan, kontrol dan pengawasan langsung terhadap jalannya pembangunan ibu kota. ANTARA/Zabur Karuru

TEMPO.CO , Jakarta: Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tak perlu menanggapi serangan-serangan politik yang berbau SARA. Pengamat politik dari Lembaga Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, mengatakan, serangan seperti itu tidak akan membawa banyak pengaruh bagi keduanya. "Jadi santai-santai saja, tidak perlu ditanggapi," katanya saat dihubungi, Sabtu, 29 Maret 2014.

Sebelumnya, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo diserang isu SARA karena hendak meninggalkan kepemimpinan Jakarta kepada wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama. Serangan negatif ini sama ketika ia menyerahkan kepemimpinan Surakarta kepada wakilnya, FX Hadi Rudyatmo, setelah naik menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Syamsuddin mengatakan, serangan yang berbau SARA itu tidak akan memberikan dampak kepada Jokowi maupun Ahok, panggilan akrab Basuki. Soalnya, hampir setiap isu SARA yang muncul ke publik akan ada opini lain yang melawannya. Karena itu, dia menyatakan baik Jokowi maupun Ahok tidak perlu memberika tanggapan apapun.

Menurutnya, berhembusnya isu SARA itu akan secara otomatis memunculkan persaingan opini. Karena itu, pada akhirnya masyarakat yang akan melihat apakah serangan itu relevan atau tidak. Dia pun yakin jika masyarakat sudah lebih cerdas dalam menanggapi isu tersebut.

Dia mengatakan, isu SARA tidak perlu ditanggapi selama tidak berbenturan dengan hukum dan perundang-undangan. Dia mengatakan, isu tersebut tidak relevan karena semua warga negara memiliki hak yang sama secara konstitusi. "Kalau tidak undang-undang yang dilanggar kan tidak ada masalah," katanya.

Adapun secara personal, Syamsuddin mengatakan serangan itu tidak akan efektif kepada Jokowi maupun Ahok. Bagi Jokowi, dia yakin popularitas Gubernur DKI Jakarta itu masih tetap tinggi seperti yang dilansir sejumlah lembaga survei dalam beberapa waktu terakhir. "Kalau untuk Ahok ya diamkan saja, nyantai-nyantai saja," ujar dia.

DIMAS SIREGAR



Berita Lainnya:
Ryamirzard: Suara Pensiunan Jangan Diatur-atur
MH370 Diduga Alami Kerusakan Navigasi
Kenapa Penculik Bayi Loncat dari Flyover Pasupati?
Ditanya Kabar, Anas Urbaningrum: Aku Rapopo

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

17 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

53 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.

Baca Selengkapnya