TEMPO.CO,Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan penerimaan Kartu Jakarta Pintar tahun 2013 meleset dari sasaran. Data ICW menyebutkan sebanyak 19,4 persen dari total 405 ribu penerima KJP tidak sesuai dengan kriteria penerima.
Koordinator Divisi Monitoring Layanan Publik ICW Febri Hendri mengungkapkan sejumlah indikasi bahwa 19,4 persen penerima KJP tidak sesuai dengan sasaran. "Di antaranya ada yang merokok, ada yang penghasilan orang tuanya lebih dari Rp 2,5 juta, dan ada yang sekolahnya pakai mobil," katanya, Selasa, 1 April 2014. (Baca: Jokowi Akui Kartu Jakarta Pintar Belum Sempurna)
Menurut Febri, penyebab melesetnya penerimaan ini adalah sistem pendataan yang tak ketat. Banyak kriteria yang tak sepenuhnya diterapkan ke siswa yang akan menerima KJP. Akibatnya, ada ketidaktepatan dalam penyaluran dana dari program ini. "Tak ada juga sebuah metode untuk menyisir data penerima KJP tersebut," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan akan menjadikan data tersebut sebagai masukan untuk memperbaiki KJP. "Harus dikembalikan ke tujuan awal, untuk apa KJP diadakan," katanya di Balai Kota, Selasa, 1 April 2014.
Menurut Lasro, pihaknya akan membuat sistem pengawasan yang lebih komprehensif bersama lembaga swadaya masyarakat dan media agar penerima KJP tak lagi keliru. Dia menambahkan, pihaknya akan memaksimalkan fungsi seksi dinas pendidikan di tingkat kecamatan dan pengawas sekolah. "Itu nantinya akan ditugasi untuk mengawasi kecocokan antara yang diajukan di kertas dengan yang ada di lapangan," katanya. "Kami juga akan teliti ulang setiap pengajuan yang masuk." (Baca: Jokowi: KJP Jangan Dipakai Beli Motor)
Lasro menyebutkan 669 ribu siswa penerima KJP menghabiskan anggaran hingga Rp 778 miliar pada 2013. Sedangkan pada tahun ini anggaran KJP, menurut Lasro, direncanakan meningkat hingga Rp 1,5 triliun. (Baca: Ide Ahok, Anak Tak Mampu Sekolah di Asrama)
