TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bappeda DKI Andi Baso Mappapoleonro mengatakan kendala pelaksanaan proyek monorel Jakarta adalah banyaknya permintaan dari PT Jakarta Monorel, pelaksana proyek tersebut. Dia mengungkap dua permintaan PT JM yang dilematis bagi Pemprov.
Pertama, PT JM meminta hak atas ruang udara (air right). "Yang dia minta ke DKI ini harus ada peraturan yang mengatur. Dia minta ruang udara," katanya usai seminar di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Sabtu, 19 April 2014.
Menurut Andi, yang diminta PT JM ini nantinya akan diminta juga oleh pihak lain. "Kalau loop-line jadi, kereta jadi, busway jadi, ada kereta bandara, ruang yang diminta itu lokasinya sama. Ini menjadi dilema bagi Pemprov karena kalau diberikan ke satu pihak sekarang pihak lain tidak akan memanfaatkannya lagi."
Sampai saat ini dia masih mengkaji masalah yang belum ada aturannya secara nasional itu. "Keberpihakan jadi dilemati bagi Pemprov DKI. Kalau tidak diberikan, Pemprov tidak beri keberpihakan pejabat public transport. Tapi di sisi lain, kalau ada yang meminta hak yang sama nanti, sudah diberikan. Bisa menjadi preseden kalau hanya diberikan ke satu pihak," katanya.
Sebenarnya, kata Andi, sudah ada contoh peraturan seperti ini, tapi belum ada yang rigid dan formal. Misalnya, peraturan tentang jembatan penyeberangan orang. "Multiguna, kan? Kami mau pakai itu tapi, monorelnya enggak mau."
Kedua, PT JM meminta hak pemanfaatan aset untuk stasiun secara gratis sebagai bagian dari skema bisnis PT JM. Alasannya untuk menunjang tarif monorel. Padahal, Pemprov tidak bisa memberi secara gratis. UU Pengelolaan Barang/Aset Daerah menyatakan bahwa aset itu tidak boleh diberikan begitu saja.
"Hanya boleh disewakan di PKS (perjanjian kerjasama), dikerjasamakan, bisa pinjam pakai, tidak ada yang gratis." Jika menuruti PT JM, Pemprov akan menyalahi aturan. "Kalau diberikan gratis, nanti langgar undang-undang. Siapa yang mau dipenjara? Kami staf enggak ada yang mau dipenjara," katanya.
Meski ada masalah ini, menurut Andi, Gubernur DKI Joko Widodo belum memberi tenggat pembahasan monorel dengan PT JM. "Pak Gubernur belum kasih batas. Kaji saja sampai bisa layak atau enggak," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI bekerja sama dengan PT JM untuk membangun monorel sebagai salah satu upaya mengatasi kemacetan. Namun, proyek yang sudah dimulai sejak 10 tahun lalu itu belum juga menunjukkan perkembangan signifikan. PKS monorel sudah mundur dari target waktu yang dijanjikan. Tadinya PKS ditargetkan rampung Februari, lalu mundur jadi Maret, dan ngaret lagi ke April. Namun, sampai jelang pengujung April, Pemprov dan PT JM tidak kunjung menyepakati PKS.
ATMI PERTIWI
Topik terhangat:
Pelecehan Siswa JIS | Kisruh PPP | Jokowi | Prabowo | Pemilu 2014
Berita terpopuler:
Bikin Masalah di Sukamiskin, Nazaruddin Dipukul
Mobil Esemka Generasi Terbaru Segera Meluncur
Dul Kini Tinggal dengan Maia Estianty
Siswanya Tenggelam, Wakil Kepsek di Korsel Gantung Diri
