Lelang Lambat, Jokowi Diminta Evaluasi E-Katalog

Reporter

Editor

Ali Anwar

Sabtu, 3 Mei 2014 03:31 WIB

Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Komisi Keuangan DPRD DKI Jakarta, Maman Firmansyah, mendesak Gubernur DKI DKI Jakarta Joko Widodo untuk mengevaluasi kebijakan e-katalog. Menurut dia, penggunaan sistem online itu ternyata malah menghambat proses lelang proyek terkait program kerja pemerintah DKI Jakarta. “Harus dievaluasi dulu apakah sudah bisa diterapkan saat ini,” ujar Maman kepada Tempo, Jumat, 2 Mei 2014.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah untuk mempercepat proses lelang kegiatan. Pasalnya, batas waktu penyerahan dokumen lelang ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah sampai 16 Mei 2014. Salah satu penyebabnya, serapan anggaran Pemprov DKI baru mencapai 8 persen. (baca: Jokowi Minta SKPD Segera Masukkan Dokumen Lelang).



Maman mengatakan, sistem e-catalog yang disiapkan oleh Gubernur Jokowi merupakan langkah maju dalam tata kelola anggaran di Ibu Kota. Sistem online itu disebutnya menjamin transparansi dan meminimalisasi penyimpangan dari pemilik anggaran. Hanya saja, rendahnya serapan anggaran menunjukkan bahwa SKPD di Pemprov DKI belum sepenuhnya siap dengan sistem tersebut.

Menurut dia, Jokowi harus mengambil langkah cepat untuk mendorong serapan anggaran APBD. Alasannya, penyerapan anggaran yang rendah akan berdampak langsung kepada banyak program yang bakal tertunda. “Ini kepentingan orang banyak. Buat apa uang banyak tapi tidak terserap dan dirasakan masyarakat,” kata Maman.

Maman khawatir, jika tingkat serapan anggaran terus seperti ini, maka Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun 2014 ini bakal melonjak tajam. Bahkan, bukan tidak mungkin serapan anggaran secara keseluruhan untuk tahun ini bisa lebih buruk ketimbang 2013 lalu yang Cuma mencapai 71 persen. Dia pun memprediksi serapan anggaran tahun ini akan berada di kisaran 60-70 persen.

“Melihat kondisi sekarang, angka itu bagus kalau bisa tercapai,” katanya. Dia pun mendesak Pemprov DKI untuk segera menentukan cara agar prioritas anggaran mereka bisa terapai. Jika tetap mempertahankan e-catalog untuk saat ini, Maman mengatakan program kerja pemerintah bakal mengalami hambatan. “E-catalog bagus, tapi kalau justru menghambat tentu harus segera diantisipasi,” ujar dia.

“Gubernur harus segera bertindak. Kalau seperti ini, pegawai Pemprov DKI bisa tertekan (karena kesulitan e-catalog), dan masyarakat ikut merasakan akibatnya,” kata dia.


DIMAS SIREGAR

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

25 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

6 Maret 2024

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.

Baca Selengkapnya