TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta belum menentukan sikap atas permintaan subsidi tiket dari PT Jakarta Monorail, calon operator monorel Jakarta. Pemerintah DKI masih menunggu hasil audit proyek ini hingga akhir Maret nanti. Pemerintah DKI malah memberi isyarat kepada investor lain untuk masuk.Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Ritola Tasmaya mengatakan, hasil audit ini penting untuk menakar besaran subsidi yang akan diberikan pemerintah. Selain itu, hasil audit ini berguna untuk memperkirakan persentase penyertaan modal pemerintah dalam proyek. "Tapi, pada prinsipnya, sarana layanan publik berhak mendapat subsidi pemerintah," katanya akhir pekan lalu.Menurut Ritola, audit proyek monorel ini dilakukan oleh auditor keuangan internasional Franklin & Andrews. Audit ini, menurut dia, dilakukan atas permintaan Jakarta Monorail. "Jakarta Monorail berjanji menyerahkan hasil audit pada akhir Maret nanti," ujarnya.Ritola mengatakan, subsidi pemerintah untuk sarana transportasi umum merupakan hal wajar. Hal ini, kata dia, berlaku di kota besar dunia yang punya sarana transportasi umum, seperti Singapura dan Tokyo. Di kota-kota ini tersedia sarana semacam monorel dan subway (kereta bawah tanah) yang mendapat subsidi dari pemerintah.Di Jakarta, kata Ritola, pemerintah DKI sudah memberikan total subsidi Rp 2,5 triliun untuk bus Transjakarta (busway). Subsidi ini diberikan untuk mendukung pengembangan 15 koridor busway yang digarap pemerintah DKI. Saat ini sudah tersedia bus Transjakarta jurusan Blok M-Kota. Pemerintah DKI juga sedang menggarap jalur Pulogadung-Monas dan Monas-Kalideres. Selanjutnya, 12 koridor lain akan menyusul kemudian hingga tahun 2010.Namun, Ritola tidak menjelaskan asal dana subsidi untuk proyek monorel. Dia juga tidak menjelaskan sikap pemerintah DKI mengenai tawaran sumber subsidi berupa penerapan electronic road pricing (ERP), sistem pembayaran elektronik bagi kendaraan bermotor, oleh Jakarta Monorail. Hanya, menurut dia, ERP cuma bisa digunakan di jalan yang sudah punya sarana transportasi mapan, seperti busway atau monorel. Menurut Ritola, ERP bisa menyumbangkan pendapatan sebesar Rp 100 miliar per tahun. Sementara itu, menurut perhitungan Direktur Umum Jakarta Monorail Ruslan Diwiryo, ERP bisa menghasilkan dana US$ 100 juta per tahun. Sebagai perbandingan, Jakarta Monorail meminta subsidi tiket sebesar US$ 20 juta (sekitar Rp 185 miliar) per tahun selama tujuh tahun. "Yang jelas, ERP itu program pemerintah, bukan untuk proyek," kata Ritola.Pada awalnya, Jakarta Monorail sanggup menanggung proyek monorel tanpa penyertaan modal pemerintah. Belakangan, mereka kesulitan mencari investor asing karena pemerintah tidak terlibat dalam proyek ini. Akhirnya, mereka menawari pemerintah DKI agar menyertakan modal dalam proyek ini. Besarnya sekitar 30 persen dari modal sebesar US$ 200 juta, dari nilai proyek keseluruhan sebesar US$ 670 juta.Menurut Ritola, meskipun sudah ada Jakarta Monorail yang menggarap monorel, pihaknya masih membuka kesempatan bagi investor lain untuk menggarap monorel. "Asal punya dana 30 persen dari ekuitas (posisi modal) sudah hebat, kok," katanya.Seperti ditulis Koran Tempo, Jumat (4/3), selain menawarkan penyertaan modal sebesar 30 persen, Jakarta Monorail meminta pemerintah DKI Jakarta memberikan subsidi tarif monorel sebesar US$ 20 juta per tahun selama tujuh tahun. Agar tidak memberatkan anggaran daerah, Jakarta Monorail meminta penerapan sistem ERP sebagai sumber subsidi.Ruslan Diwiryo mengatakan, subsidi tarif dilakukan untuk menekan tarif ekonomis sebesar Rp 12.500 menjadi Rp 5.500. "Ini bukan subsidi korporasi, tapi subsidi tarif," kata Ruslan kemarin.Tapi Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo keberatan dengan tawaran Jakarta Monorail ini. Menurut dia, tawaran ini membebani anggaran daerah. "Kalau semua minta subsidi, saya (pemerintah DKI) bisa bangun (monorel) sendiri," kata Fauzi.Fauzi juga keberatan jika ERP digunakan sebagai syarat perencanaan proyek monorel ini. "ERP adalah kebijakan transportasi masa depan pemerintah DKI, bukan kebijakan untuk proyek," katanya.Multazam