TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan proses pengadaan bus Transjakarta melibatkan banyak pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Musyawarah Pimpinan Daerah DKI Jakarta.

"Saya tidak bilang dikorbankan, tapi banyak pihak terlibat," kata Pristono di Balai Kota Jakarta, Selasa, 13 Mei 2014. Menurut Pristono, program ini ada di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

"Gubernur DKI Jakarta Widodo selaku kepala daerah juga tahu proses pengadaan ini sejak awal," ujar Pristono. Alasannya, program ini bersifat struktural dari atas sampai bawah. Pembahasan anggaran program ini juga ada di DPRD. (Baca: Jokowi Sudah Curiga Bus Transjakarta Bermasalah)

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, menurut Pristono, ikut terlibat karena berperan menentukan jumlah harga perkiraan bus Transjakarta. Selama ini, kata dia, semua pihak yang terlibat hanya diam.

"Sehingga kesannya Dinas (Perhubungan) yang salah, dan saya pun sengaja tutup mulut sampai akhirnya seperti ini (buka mulut)," ujar Pristono. Pristono ditetapkan sebagai tersangka dalam pengadaan ratusan bus asal Cina untuk Transjakarta pada Senin, 12 Mei 2014. Dia dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Agung. (Baca: Udar Jadi Tersangka Kasus Bus Transjakarta Karatan)

Selain Pristono selaku pengguna anggaran, kasus ini juga menyeret Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Tramsportasi Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi Prawoto. Sebelumnya, Kejaksaan menetapkan status tersangka terhadap pejabat pembuat komitmen, Drajat Adhyaksa, serta Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Setyo Tuhu.

Dasar penetapan tersangka ini adalah adanya dugaan penggelembungan dana pengadaan bus untuk Transjakarta senilai Rp 1 triliun dan pengadaan bus untuk peremajaan senilai Rp 500 miliar.

SYAILENDRA