Ratusan mobil angkutan kota KWK melakukan aksi mogok dan menutup jalan Daan Mogot, Grogol, Jakarta Barat, Selasa (20/11). ANTARA/M Agung Rajasa
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menargetkan pada 2016 tidak ada lagi angkutan umum di Ibu Kota yang mengetem. Rencananya, semua pengusaha angkutan umum di Jakarta, baik angkot maupun bus kota, akan bekerja sama dengan PT Transportasi Jakarta.
Lewat perusahaan inilah pemerintah akan mengubah sistem setoran menjadi sistem pembayaran berdasarkan jumlah kilometer yang dilalui oleh angkutan tersebut.
"Nanti tidak akan ada bus yang ngetem lagi jika pembayarannya melalui gaji dan berdasarkan kilometer," kata Basuki di Balai Kota, Senin, 2 Juni 2014.
Ahok--begitu ia disapa--menuturkan target ini muncul menyusul rencana PT Transportasi Jakarta yang akan mengelola bus Transjakarta dan bus tingkat wisata sejak awal 2015. Pengelolaan satu atap bertujuan mengurangi tingkat kemacetan akibat sopir angkutan umum yang ngetem di sembarang tempat (Lihat: Ini Alasan Jakarta Semakin Macet)
Ahok menjelaskan target tersebut akan dirintis oleh Dinas Perhubungan yang menyerahkan public service obligation (PSO). Dinas akan menghitung dan menganggarkan nilai PSO yang akan dikucurkan bagi PT Transportasi Jakarta. Nilai PSO dihitung berdasarkan biaya operasi minimum waktu di antara dua bus Transjakarta yang tiba di halte (headway).
Ia memberikan contoh, jika biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 7.000, nilai PSO yang digelontorkan PT Transportasi Jakarta adalah Rp 3.500. PSO juga bertujuan agar harga tiket tak mengalami perubahan.
Dengan begitu, kata Ahok, pendapatan penjualan tiket yang didapat PT Transportasi Jakarta dari penumpang dan PSO dapat menjadi modal untuk mengajak pengusaha angkutan bekerja sama. "Konsepnya menjadi lebih mudah kalau dihitung per kilometer," ujar Ahok.
