Petugas melintas di dalam kereta monorel yang dipamerkan di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (26/6). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak memutuskan perjanjian kerja sama monorel secara terburu-buru. Sebab, Ahok tak mau kebutuhan tambahan jenis moda transportasi Jakarta digunakan PT Jakarta Monorail untuk memanfaatkan lahan pada stasiun untuk kawasan komersial.
"Saya memang ngebet mau membangun monorel, tapi jangan memperdaya saya," kata Ahok di Balai Kota, Selasa, 3 Juni 2014. (Baca: Dua Pilihan Jokowi-Ahok Soal Monorel)
Ahok menjelaskan hingga saat ini perjanjian kerja sama baru proyek pembangunan monorel belum menemui titik terang. PT Jakarta Monorail menawar jaminan investasi 5 persen yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi 0,5-1 persen. Menurut Ahok, belakangan PT Jakarta Monorail menyetujui nilai 5 persen tersebut. "Kami udah enggak mau, apalagi kalau ternyata kami bisa membangun monorel sendiri," ujar Ahok.
PT JM selaku pelaksana proyek monorel berencana membangun area komersial di depo dan stasiun yang akan mereka bangun. Area komersial itu dimaksudkan agar PT Jakarta Monorail bisa meraih pendapatan selain dari tiket. Di depo yang akan dibangun di kawasan Taman Tomang, PT JM ingin membangun depo setinggi 3-4 lantai, dua lantai untuk kebutuhan transportasi dan sisanya untuk area komersial.
Ahok berulang kali menolak ide PT Jakarta Monorail. Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membangun monorel sendiri ketimbang menunggu PT JM. Ia berencana melelang penggunaan hak ruang udara bagi perusahaan properti di kawasan bisnis. Perusahaan properti kemudian membangun monorel sebagai timbal balik hak penggunaan. "Lebih pasti, jaminannya bangunan mereka," ujarnya.
Sampai saat ini pembahasan persoalan tersebut membuat perjanjian kerja sama baru monorel tak juga ditandatangani. Padahal seharusnya perjanjian kerja sama baru itu ditargetkan bisa selesai Maret 2014 lalu.
