TEMPO.CO, Jakarta: Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Jonathan Pasodung menilai persoalan rumah susun sewa sederhana (rusunawa) sangat kompleks. Terutama soal kegiatan penertiban yang terus saja berulang meski sudah dilakukan berkali-kali.
"Ada praktek over-alih, jual-beli, dan sewa-menyewa. Dan ada yang memiliki unit dalam jumlah banyak," kata Jonathan kepada Tempo, Kamis, 19 Juni 2014. Permasalahan tersebut, kata dia, yang sedang dibenahi melalui proses penyegelan.
Namun begitu, ia melanjutkan, permasalahan rusunawa tak selesai sampai proses penyegelan. Ada soal lain yang juga harus segera dibenahi, yakni disiplin bayar. Ia menemukan ada puluhan penghuni rusunawa yang belum membayar biaya sewa. "Ini juga akan kami tertibkan."
Pihaknya pun melakukan upaya persuasif melalui pendekatan edukatif. "Kami lakukan selalu melakukan sosialiasi kepada masyarakat untuk memahami pentingnya tertib," katanya.
Jika tidak mempan, ia menambahkan, upaya terakhir yang dilakukan adalah melaporkan pelaku praktek jual-beli rusunawa ke polisi. "Semua ini tujuannya agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya," ucap dia.
Puluhan unit di rusunawa Marunda, Jakarta Utara, kembali disegel. sebanyak 42 unit diberi segel putih karena penghuninya diduga tidak sesuai dengan data yang ada di pengelola rusunawa. (Baca: Ahok: Penjual-beli Rusun Dijerat Pidana Korupsi)
ERWAN HERMAWAN
Berita terkait
Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen
1 hari lalu
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan progres pembangunan rumah susun (Rusun) ASN di di IKN rata-rata capai 40 persen.
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development
2 hari lalu
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.
Baca Selengkapnya63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
17 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPolisi Tetapkan Ketua Kampung Bayam Furqon Sebagai Tersangka
19 hari lalu
Jakpro melaporkan Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Furqon dengan tuduhan pencurian, perusakan, dan penempatan rumah susun tanpa izin.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
53 hari lalu
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaTerkini: Ekonom Kritisi Pemerintah yang Kambinghitamkan Harga Beras Akibat El Nino, Beras di Era Jokowi Termahal Sepanjang Sejarah
27 Februari 2024
IDEAS menilai terdapat tendensi dari banyak pejabat pemerintah untuk menganggap wajar tingginya harga beras saat ini dengan alasan faktor El Nino.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca SelengkapnyaAlasan Warga Eks Kampung Bayam Tolak Opsi Rusun Heru Budi, Bukan karena Tarif Sewa
28 Januari 2024
Warga eks Kampung Bayam kelompok Furkon menyatakan sudah buat kesepakatan tarif sewa di HPPO JIS Rp 600 ribu per bulan.
Baca SelengkapnyaWarga Kampung Bayam Sepakat Tolak Rencana Heru Budi Bangun Rusun Baru di Tanjung Priok
27 Januari 2024
Warga eks Kampung Bayam yang tergabung dalam kelompok tani binaan maupun PWKB sepakat menolak solusi dari Heru Budi Hartono.
Baca SelengkapnyaHeru Budi Siapkan Rusun di Nagrak, Pasar Rumput, dan Tanah Pasir untuk Warga Eks Kampung Bayam
26 Januari 2024
Solusi itu, kata Heru Budi, muncul setelah pihaknya mendengar aspirasi baik masyarakat maupun PT Jakarta Propertindo selaku pemilik bangunan.
Baca Selengkapnya