Sejumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berada didalam mobil saat dilakukan razia oleh Petugas Satpol PP di kawasan terminal Blok M, Jakarta, Jumat (5/7). Operasi ini untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta -- Kepala Dinas Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Ika Yuli Rahayu, menyatakan berhasil menjaring sekitar 700 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Jumlah itu diperoleh melalui razia selama Juni 2014. "Jumlah itu dari operasi kami pada Januari hingga pertengahan Juni 2014," ujar dia saat dihubungi, Ahad, 22 Juni 2014.
Ika mengatakan jumlah itu meningkat ketimbang razia yang dilakukan tahun lalu. Menurut dia, pada 2012 sebanyak 600 gelandangan dan pengemis berhasil terjaring selama periode yang sama sebelum Ramadan. Angka itu menunjukkan setidaknya 100 gelandangan dan pengemis berhasil tertangkap setiap bulan.
Menurut dia, Suku Dinas Sosial sudah menyiapkan 80 petugas khusus yang disiagakan untuk menjaring PMKS. Mereka akan ditempatkan di empat titik, yakni Tomang, Grogol, Cengkareng, dan Kalideres. "Karena kawasan itu biasanya paling rawan oleh kehadiran mereka," ujar dia.
Ika mengatakan PMKS masih marak karena masyarakat kerap memberikan uang kepada mereka. Ia berharap masyarakat tidak lagi memberikan uang kepada pengemis atau gelandangan tersebut. Soalnya, PMKS itu bukan orang yang dalam keadaan miskin dan perlu dibantu. "Kalau tidak ada yang memberi juga mereka akan menghilang sendiri," ujar Ika.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat Kadiman Sitinjak menyatakan akan menyiagakan 400 personel jelang Ramadan. Para personel itu sebagian akan ditempatkan di pintu-pintu masuk Jakarta yang berada di Jakarta Barat. "Kami akan perketat pengawasannya di Terminal Grogol dan Kalideres," ujar dia.
Menurut dia, keberadaan PMKS itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Bahkan, kata dia, PMKS yang kedapatan dua kali terjaring razia bakal dijerat dengan pasal pidana karena dianggap melakukan penipuan. "Karena sesuai dengan imbauan Pelaksana Tugas Gubernur Basuki Tjahaja Purnama seperti itu," kata dia.
