Seorang anak membeli "Baju Pangsi" di kawasan Tanah Abang, Jakarta, (5/8). Jelang Lebaran, masyarakat Betawi ramai membeli Baju Pangsi untuk merayakan Lebaran Betawi. TEMPO/Yosep Arkian
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan imbauan Dinas Pendidikan soal kewajiban memakai pakaian adat Betawi setiap Jumat bagi siswa-siswi SMP dan SMA se-Jakarta telah dikoreksi. "Itu salah penafsiran saja," katanya di Balai Kota, Kamis, 7 Agustus 2014. "Sifatnya bukan kewajiban, kok."
Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada Juli lalu mengeluarkan surat edaran nomor 48/SE/2014 tentang peraturan baru seragam sekolah. Surat ini merupakan sosialisasi atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tentang pakaian seragam peserta didik tingkat dasar dan menengah.
Di surat itu, Kepala Dinas Pendidikan mengimbau para siswa SMP dan SMA se-Jakarta untuk memakai baju sadariah atau baju adat khas Betawi bagi laki-laki dan kebaya encim yang merupakan baju adat Betawi buat perempuan.
Keberadaan surat ini, kata Ahok, ditafsirkan bahwa semua siswa wajib pakai baju Betawi setiap Jumat. "Lalu ada yang mengartikan dengan begitu pakaian muslim yang biasa dipakai siswa setiap Jumat dilarang," kata dia. "Padahal, maksudnya tidak begitu." Ahok juga menyatakan sudah menerima keluhan dari orang tua murid yang keberatan harus membeli atau menjahitkan pakaian adat Betawi bagi anak-anaknya.
Atas dasar keluhan para siswa dan orang tua murid itu, Ahok mengaku telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memperbaiki isi surat edaran itu. "Saya minta, isi suratnya diperbaiki bahwa penggunaan baju sadariah atau kebaya encim tidak wajib dan siswa perempuan masih boleh pakai jilbab," ucapnya.
Selain itu, siswa asal daerah lain yang sekolah di Jakarta juga diizinkan menggunakan pakaian adat dari daerah asalnya. "Jadi, setiap Jumat siswa dibebaskan mau pakai pakaian adat daerah mereka masing-masing atau busana muslim."
