TEMPO Interaktif, Jakarta:Hingga hari ini (25/4) Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta belum menerima berkas proyek logistik dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta.DPRD telah meminta kepada KPUD untuk menyerahkan berkas itu sejak Kamis (21/4) lalu. Berkas yang diminta antara lain berita acara proyek, surat pertanggungjawaban (SPJ) serta contoh rompi petugas pemilu. Anggota Komisi A, Rois Handayana Syaugie, menilai hal itu semakin memperkuat dugaan adanya ketidakberesan di KPUD. "Semakin jelas adanya indikasi penyimpangan," ujarnya kepada Tempo di kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (25/4). Menurut dia, jika tidak ada penyimpangan seharusnya KPUD memiliki berkas administrasi proyek yang lengkap. Sementara itu soal beredarnya kabar tidak adanya SPJ dalam proyek KPUD, Rois hanya mengatakan, "Lihat saja nanti." Hal senada dikatakan anggota Komisi A lainnya, M. Arifin. Ia juga mengaku belum menerima barang bukti proyek itu. "Saya akan pertanyakan itu," kata dia. Sebagaimana diwartakan, hari ini sekitar pukul 13.00 WIB, rencananya KPUD akan memenuhi panggilan kedua dari DPRD. Sebelumnya, DPRD telah memanggil mereka pada hari Rabu (20/4) pekan lalu untuk meminta klarifikasi tentang dugaan penyimpangan di KPUD Jakarta. Menurut Ketua KPUD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, ia akan datang beserta seluruh anggota KPUD termasuk sekretarisnya. eworaswa