Joko Widodo bergegas meninggalkan Balai Agung usai Pengukuhan Paskibraka di Balaikota, Jakarta, 15 Agustus 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Esa Unggul Refly Harun, mengatakan ada beberapa prosedur yang harus diikuti Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, setelah resmi ditetapkan sebagai Presiden Indonesia terpilih 2014-2019.
"Jokowi harus segera mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sekarang untuk menghindari rangkap jabatan," kata Refly saat dihubungi Tempo, Jumat, 22 Agustus 2014. (Baca: Gugatan Prabowo Ditolak, SBY Segera Bertemu Jokowi)
Refly menuturkan pengunduran diri Jokowi diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Pemerintah Daerah yang menyatakan kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti karena beberapa hal, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. "Dalam kasus Jokowi, dia mengajukan pengunduran karena permintaan sendiri," ujar Refly. (Baca: Jokowi Mundur Usai Pelantikan Anggota DPRD)
Selanjutnya, mekanisme pemberhentian gubernur dari jabatannya karena permintaan sendiri yaitu diberitahukan melalui rapat paripurna yang disetujui oleh fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Baca: Golkar Minta Pelantikan DPRD Jakarta Ditunda)
Mengenai Ahok yang akan menggantikan Jokowi disebutkan dalam UU yang sama Pasal 26 ayat (3) yang mengatakan wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya. "Saya rasa, Jokowi akan diberhentikan secara hormat dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta," kata Refly. (Baca: Pengawalan Ahok Ditambah)
Berikut ini prosedur yang harus dilakukan Jokowi untuk mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI: 1. Surat pengunduran diri Jokowi sebagai Gubernur DKI diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. 2. Surat tersebut akan dibahas dalam sidang paripurna DPRD. 3. Setelah dikabulkan, surat akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri beserta rekomendasi hasil sidang paripurna DPRD. 4. Kementerian Dalam Negeri akan merekomendasikan keputusan presiden terkait dengan pemberhetian Jokowi. 5. Keputusan presiden akan menunjuk langsung pengganti Gubernur DKI, yaitu Wakil Gubernur DKI.
