Zebra Cross 'Menghilang' di Jakarta, Warga Protes  

Reporter

Sabtu, 20 September 2014 15:33 WIB

Koalisi pejalan kaki melakukan aksi demontasi di depan Hotel Pullman kawasan MH Thamrin, Jakarta, Jum'at (3/2). TEMPO/ Agung Pambudhy

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah orang yang menamakan diri Koalisi Pejalan Kaki mengecat ulang zebra cross di Jalan Kebon Kacang, Jakarta Pusat, antara Hotel Kempinski dan Plaza Indonesia, Jumat, 19 September 2014. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang abai terhadap keselamatan pejalan kaki.

Minimnya ruang bagi pejalan kaki memang jadi persoalan di jalanan Ibu Kota. Raka Jayanadze, 18 tahun, misalnya, bersusah payah untuk sekadar menyeberang di Jalan Cikini Raya, tepatnya di depan Stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Berkali-kali dia gagal memberhentikan mobil yang melaju kencang. Padahal ia sudah tertib berlalu lintas: menyeberang di zebra cross. (Baca:Mobil Jakarta Dilarang ke Bogor, Ahok Temui Bima)

Mahasiswa Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta itu mengeluhkan kondisi zebra cross di sepanjang jalan tersebut. "Zebra cross-nya sudah memudar. Saya jadi susah nyebrang karena pengendara tidak lihat ada zebra cross," ujar pria asal Depok, Jawa Barat, itu. (Baca: Jakarta Butuh Bandar Udara Ketiga)

Kondisi yang sama terlihat di Jalan Cikini Raya selain di depan Stasiun Cikini. Zebra cross di depan Restoran Bumbu Desa pun catnya sudah memudar. Bahkan, ada bagian yang tertimpa aspal perbaikan jalan.

Di Jalan Salemba Raya dan Kramat Raya, Jakarta Pusat, kondisi tempat menyeberang ini cukup bagus. Cat putih masih terlihat. Namun, begitu masuk ke Jalan Muhammad Husni Thamrin, tepatnya di depan gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada satu zebra cross yang catnya sudah menghilang sama sekali. Padahal, di situ ada rambu berupa lampu untuk pejalan kaki.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit irit bicara soal pemeliharaan dan perbaikan zebra cross. Menurut dia, pemeliharaan dan perbaikan zebra cross merupakan wewenang suku dinas masing-masing wilayah. "Coba tanya ke sudin wilayah," katanya. (Baca:Ahok Ancam Turunkan Pangkat Pejabat Terlibat Pungli)

ERWAN HERMAWAN

Baca juga:
Megawati Puji Habis Jokowi di Rakernas PDIP
NasDem: Tiga Partai Koalisi Merah Putih Merapat
Tiba di Lokasi Kongres Gerindra, Prabowo: Kok Sepi
Sindir Ahok, Prabowo: Kutu Busuk, Kutu Loncat?
Jadi King Maker Politik, Luthfi Hasan Sebut SBY

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

24 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

6 Maret 2024

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.

Baca Selengkapnya