TEMPO Interaktif, Jakarta: Tunjangan rumah kontrak bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta akan diganti dengan uang kas. Anggota Dewan yang dulu tidak mendapat tunjangan rumah kontrak karena telah memiliki rumah, kini bisa mendapat tunjangan itu."Terserah uang itu mau diapakan," ujar Sekretaris DPRD DKI Ismet S.Hasan kepada wartawan, Jumat (13/5). Ismet menambahkan, sebelumnya PP No.24 tahun 2004 hanya memberi rumah dinas bagi pemimpin Dewan dan tunjangan rumah kontrak Rp 15 juta per bulan bagi anggota dewan. Namun, kebijakan rumah kontrak ini menurutnya sangat menyulitkan. "Karena nilainya selalu berubah," ujarnya. Sebab itu, dalam pertemuan Sekwan seluruh Indonesia beberapa hari lalu, mereka bersepakat untuk memberi masukan perubahan tunjangan perumahan dalam revisi PP tersebut yang kini sudah berada di Setneg. "Besar tunjangan itu tergantung kemampuan daerah,"ujarnya. Badriah
Berita terkait
DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih
1 Juli 2022
PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.
Baca SelengkapnyaBamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus
16 Februari 2022
Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.
Baca SelengkapnyaDengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut
3 November 2021
Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.
Baca SelengkapnyaDPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural
31 Oktober 2021
Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.
Baca SelengkapnyaDPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen
27 Oktober 2021
DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.
Baca SelengkapnyaKomisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan
25 Oktober 2021
Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.
Baca SelengkapnyaDPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %
27 Februari 2018
Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar
28 November 2017
Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar
9 November 2017
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.
Baca SelengkapnyaPejabat Rangkap Jabatan, Ombudsman Punya 88 Halaman File Nama
1 April 2017
Beberapa nama tercatat merangkap jabatan di antaranya Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Polisi Ciduk 12 Remaja Diduga akan Tawuran di Jakarta Barat, Sita 5 Celurit dan 1 Pedang
6 menit lalu
Dua Tersangka Tewasnya Remaja di Hotel Senopati Buka Jasa Open BO, Korban Diberi Inex dan Sabu
3 jam lalu
