TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta berniat menggunakan hak interpelasi atau meminta keterangan kepada Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ihwal pelbagai kebijakan yang dikeluarkannya. Penggunaan hak politik tersebut merupakan cara awal untuk melengserkan Ahok dari jabatannya. "Ujung-ujungnya, kami mau memakzulkan Ahok," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung di kantornya, Senin, 10 November 2014. (Baca: 7 Serangan Ahok yang Bikin Lulung Geram)
Ia menyebutkan banyak kebijakan Ahok yang meresahkan warga. Salah satunya adalah penerbitan Instruksi Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 yang menginstruksikan wali kota/bupati di DKI Jakarta agar melarang penampungan, penjualan, dan pemotongan hewan di jalur hijau, taman kota, trotoar, dan fasilitas umum. Lulung menilai aturan tersebut sudah melarang umat Islam dalam upaya memparipurnakan kewajibannya menjalankan Hari Raya Idul Adha. "Itu aturan jelas melarang umat beragama melaksanakan kewajibannya," kata Lulung. (Baca: Jual-Beli Hewan Kurban Dilarang di Tanah Abang)
Akibat kebijakan tersebut, Lulung mengatakan, banyak warga yang protes, salah satunya adalah massa dari Front Pembela Islam. Jika sudah protes dan bahkan terjadi kericuhan, kata dia, stabilitas keamanan dan politik di DKI pun terganggu. Padahal, berdasarkan Pasal 27 huruf c Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah wajib memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. "Jadi dia ini sudah melanggar aturan," ujarnya.
Ia memaklumi jika kegiatan demo memprotes Ahok sebagai gubernur masih berlangsung. "Demo yang terus berlangsung salah siapa? Salah pejabatnya yang mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat," katanya. Ia menilai ormas yang mendemo Ahok tidak bersalah. "Kerusuhan itu ada sebab-akibatnya."
Selain itu, Lulung menganggap Ahok telah melanggar Pasal 27 huruf f Undang-Undang 32 Tahun 2004 yakni kepala daerah diwajibkan menjaga etika dan norma dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Ahok, menurut Lulung, sudah tidak memiliki etika dan norma, terutama dalam bertutur kata. "Dia ngomong-nya sembarangan," kata Lulung.
Lulung mencontohkan omongan Ahok yang kontroversial sebagai seorang pejabat publik. Misalnya, pegawai negeri sipil yang disebut bajingan dan DPRD yang dilabeli Ahok sebagai sarang korupsi. "Ahok semestinya tidak begitu karena tidak semua PNS dan anggota Dewan seperti itu. Ahok menggeneralisasi."
Sebagai pejabat, ujar Lulung, sebaiknya Ahok ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan melontarkan ucapan yang sembarangan.
Lulung juga mengatakan kinerja Ahok yang buruk bakal dijadikan alat untuk melengserkan mantan Bupati Belitung Timur itu. Kinerja yang dimaksud Lulung adalah penyerapan anggaran yang masih rendah, sekitar 30 persen. "Kalau rendah, dia tidak bisa kerja. Sebagai pemimpin, dia tidak cakap," ucapnya.
Lulung mengatakan penggunaan hak interpelasi akan segera dilakukan. "Sambil berjalan. Ini lagi digagas," ujarnya. Ia mengklaim semua partai yang tergabung dalam KMP sudah sepakat untuk menggunakan hak interpelasi. (Baca: Kenapa FPI dan FBR Menolak Ahok?)
Ketua Fraksi Partai Gerindra Abdul Ghoni mengatakan pihaknya terdepan dalam upaya melengserkan Ahok dari jabatannya. "Ahok itu harus dibinasakan dari jabatannya," katanya. Sama seperti Lulung, ia menilai banyak kebijakan Ahok yang kontroversi. "Kebijakan Ahok ini banyak yang tidak menyejukkan DKI."
Ia menyarankan Ahok untuk turun dengan legawa. "Daripada diturunkan oleh seluruh rakyat DKI," ucapnya.
Adapun Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jhonny Simanjuntak menilai penafsiran aturan dalam upaya melengserkan Ahok cenderung serampangan dan sempit. Bahkan ia menyebutkan penafsiran tersebut hanya untuk kepentingan pribadi. "Tidak usah seperti itu. Jangan menggunakan penafsiran yang sempit," ucapnya. (Baca: FPI Demo Ahok, Polisi Terkena Samurai)
Ia mengatakan sebuah kebijakan tidak untuk menyenangkan semua pihak, pasti ada yang tidak senang. "Apa bisa dijamin kebijakan kepala daerah menyenangkan semuanya? Terus kalau ada demo karena tidak senang, itu dasar untuk interpelasi?" katanya.
Ia menilai demo yang dilakukan segelintir orang tidak merepresentasikan penolakan warga DKI secara keseluruhan. "Tidak bisa juga dikaitkan ke interpelasi."
Jhonny mengimbau agar anggota Dewan bersikap proporsional dalam menanggapi ucapan Ahok yang cenderung nyeleneh. "Kalau ada penyataan Ahok yang nyeleneh, jangan ditanggapi secara berlebihan. Sebaiknya kita komunikasikan dengan dia," ujarnya. Ihwal pernyataan Ahok yang menyebut DPRD perampok, menurut Jhonny, sebaiknya anggota Dewan tidak perlu sewot. "Kalau tidak benar ngapain sewot." (Baca Ketua DPRD: Ahok Berhak Jadi Gubernur Jakarta)
ERWAN HERMAWAN
Terpopuler:
Di Beijing, Jokowi Sentil Kualitas Produk Cina
Jokowi Jadi Primadona di APEC
Baghdadi, Pemimpin ISIS, Terluka Parah
Jokowi Top jika Pidato Bahasa Indonesia di APEC
Pesta Persib Juara Lumpuhkan Bandung
Berita terkait
Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
1 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
1 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
3 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
29 hari lalu
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Baca SelengkapnyaGaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta
32 hari lalu
Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaMereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun
32 hari lalu
Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen
37 hari lalu
Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.
Baca SelengkapnyaWilliam Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya
40 hari lalu
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya
Baca SelengkapnyaWayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan
45 hari lalu
Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.
Baca Selengkapnya81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok
47 hari lalu
Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.
Baca Selengkapnya