Wakil Presiden, Jusuf Kalla (kiri), bersama Gubernur DKI, Ahok, mengantar Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 12 Desember 2014. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo ikut buka suara mengenai perkembangan proyek pembangunan monorel di Ibu Kota. Ia menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menghitung dengan rinci kajian pembangunannya sebelum proyek tersebut dilaksanakan.
"Kalkulasinya harus feasible. Kalau tidak, buat apa dipaksakan?" kata Jokowi di Balai Kota, Jumat, 9 Januari 2015.
Jokowi menjelaskan, Jakarta sangat membutuhkan tambahan moda transportasi massal. Alasannya, penduduk Ibu Kota yang berjumlah sekitar 10 juta orang tak bisa mengandalkan moda yang sudah tersedia dan kendaraan pribadi. Apalagi, moda transportasi tersebut bisa datang dari monorel, Mass Rapid Transit, atau Light Rail Transit.
Meski begitu, Jokowi berujar, kebutuhan moda transportasi yang mendesak tak bisa menjadi alasan apabila perhitungan dan kajian masih sembarangan. "Perhitungannya harus benar," kata dia.
Sebelumnya, Ahok berujar sudah melaporkan masalah proyek monorel ke Jokowi. melaporkan masalah proyek pembangunan monorel ke Presiden Joko Widodo. Laporan itu disampaikan usai rapat terbatas yang digelar Jokowi pada hari ini, Jumat, 9 Januari 2015. (Baca juga: Terhambat, Ahok Ngadu ke Jokowi dan Ahok Tolak Usulan Kedua PT Jakarta Monorail)
Berdasarkan hasil diskusi dengan Jokowi, Ahok menjelaskan, rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan PT Jakarta Monorail tak bisa membangun depo di atas Waduk Setiabudi dan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang memakan satu ruas jalan. Ahok berujar Pemerintah DKI akan menyurati PT Jakarta Monorail mengenai sikap Pemprov pada pekan depan. "Kami kirim suratnya pekan depan," ujar Ahok. (Lihat perkembangan soal monorel di sini)
