Sopir Kopaja Menolak Digaji Pemerintah DKI  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Kamis, 5 Februari 2015 15:20 WIB

Bus umum Kopaja. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mensubsidi dan menerapkan pembayaran rupiah per kilometer untuk Kopaja yang beroperasi di Ibu Kota. Dengan sistem ini, sopir tak perlu lagi membayar setoran kepada pemilik karena akan digaji Pemprov DKI.

Namun rencana ini tak disetujui sopir. Andre Saputra, sopir Kopaja S66 rute Manggarai-Blok M, mengatakan memilih membayar setoran. "Saya lebih senang pakai sistem setoran," ujarnya saat ditemui di busnya, Kamis, 5 Februari 2015.

Andre beralasan, sistem setoran ini tak membuat dirinya tertekan. Dia bebas menentukan hari kerjanya. "Kalau capai, tinggal libur," ujarnya.

Sedangkan jika digaji, Andre khawatir ada kuota yang harus dipenuhi. Alhasil, dia tak bisa bergantian dengan sopir lain. "Nanti tiap hari harus saya yang memegang," tuturnya.

Dengan sistem setoran, Andre mengaku mendapat penghasilan yang mencukupi. Setelah dipotong uang setoran Rp 450 ribu per hari, biaya membeli solar, dan bagi hasil dengan kernet, dia masih bisa mengantongi sekitar Rp 400 ribu per hari. Dia tak yakin, bila nanti sistemnya diubah dengan gaji, penghasilannya akan melebihi jumlah tersebut.

Berbeda dengan Andre, sopir Kopaja S66 lain, Uwi, bersedia digaji DKI. Asal, gajinya mencukupi. "Lebih dari Rp 5 juta," ujarnya.

Alasannya, dia merasa membawa angkutan ini memiliki tanggung jawab besar. Dia harus menjaga keselamatan penumpangnya, terlebih dengan kepadatan lalu lintas Jakarta. "Tak gampang," tuturnya.

NUR ALFIYAH

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

17 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

53 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

Diiming-imingi Gabung Transjakarta, Pemilik Bus Metromini Tertipu Rp 1 Miliar

2 September 2022

Diiming-imingi Gabung Transjakarta, Pemilik Bus Metromini Tertipu Rp 1 Miliar

Sejumlah pemilik bus Metromini disodorkan surat kontrak kerja kerja sama palsu dengan Transjakarta.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya