Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperlihatkan dokumen setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti usulan anggaran APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mempertanyakan langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang baru membongkar adanya pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) pada tahun anggaran 2014 yang mencapai Rp 330 miliar.
Menurut dia, seharusnya Basuki atau yang akrab disapa Ahok telah mengetahui adanya anggaran ganjil tersebut dan segera melaporkannya pada saat itu. "Publik akan bertanya-tanya kenapa Ahok baru melaporkan anggaran pengadaan UPS sekarang," kata Uchok saat dihubungi Tempo, Senin, 2 Maret 2015.
Uchok menjelaskan Ahok ikut bertanggung jawab atas pengadaan UPS karena dia turut menyusun dan menandatangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI pada 2014. "Ini seperti senjata makan tuan," ujarnya
Pengadaan UPS terjadi ketika Lasro Marbun menjabat Kepala Dinas Pendidikan. Kegiatan tersebut masuk pada saat APBD perubahan 2014. Pengadaan UPS tersebut masuk melalui Suku Dinas Pendidikan Menengah di setiap wilayah DKI.
Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Jakarta Barat Cedarkuine mengatakan tak pernah diajak berkoordinasi ihwal pengadaan UPS dengan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Ia juga mengatakan tak tahu alasan sekolahnya menjadi salah satu penerima UPS.
Pernyataan yang sama disampaikan oleh Wakil Kepala SMA Negeri 78 Jakarta Barat Sumarna. Menurut dia, UPS bukan kebutuhan mendesak.
Uchok menganggap langkah Ahok yang baru membeberkan adanya pengadaan UPS pada masyarakat kurang strategis dalam pemberantasan korupsi. Penyebabnya, Ahok terlambat merespon kejanggalan dalam penganggaran tersebut. Dia mengatakan Ahok juga akan dikejar oleh penyidik komisi antirasuah jika pernyataannya didalami oleh KPK.
