TEMPO.CO, Jakarta - Proses penyidikan pengadaan Uninterruptable Power Supply (UPS) untuk 25 sekolah di Jakarta Barat di Polda Metro Jaya dinilai tak komprehensif oleh aktivis ICW, Firdaus Ilyas. Sebab, polisi hingga saat ini cenderung menyasar aktor-aktor bawah.
"Jangan pilah kasus dengan hanya memanggil operator saja tetapi dalangnya tidak disentuh sama sekali," kata kata Firdaus Ilyas, Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, kepada Tempo, Kamis 19 Maret 2015.
Menurut dia, seharusnya penyidikan tak hanya berhenti di Alex Usman yang pada tahun 2014 bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk pengadaan barang dan jasa di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. "Polisi harus bisa melihat proses penganggaran ini secara utuh mulai dari mekanisme pengusulan, penganggaran hingga sampai di sekolah-sekolah," kata dia. Selama ini, kata dia, polisi terlihat gagal memahami kasus ini secara utuh sebagai mekanisme penganggaran.
Sebagai rantai awal penganggaran, kata dia, mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga Badan Anggaran DPRD harusnya sudah mulai dimintai keterangan sebagai saksi. "Ini pemain kunci yang harus diminta keterangan sebagai saksi," kata dia. Minimal, kata dia, dapat melihat persengkongkolan di dalam pengadaan UPS ini.
ICW meyakini modus permainan ini adalah dengan indent di awal. Indikasinya, kata dia, sebelum ada lelang sudah ada persentase pembagian proyek, di saat lelang menggunakan rujukan dari perusahaan yang sama dan spesifikasi barang terlihat jelas sudah dikunci dari awal. "Jadi kalau ada perusahaan yang menawarkan dengan merk beda, harga lebih murah ya pasti akan kalah. Sebab spesifikasi sudah dikunci untuk tiga merk UPS itu," kata dia.
Firdaus mendesak kepolisian tak menunda penetapan tersangka. "Supaya tidak ada kesempatan bagi calon tersangka lain untuk menghilangkan jejak dan barang bukti," kata dia. Dengan menetapkan seorang tersangka, kata dia, akan mempermudah pengungkapan jaring mafia anggaran ini. Ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan supervisi. "Sebab hanya KPK yang dapat melihat kasus ini secara komprehensif," kata dia.
DINI PRAMITA
