Apa Beda Modus Anggaran Siluman Antara DPR dan DPRD  

Reporter

Sabtu, 21 Maret 2015 14:24 WIB

Wartawan memfoto rilis hasil investigasi ICW, di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 9 Maret 2015. Kisruh dana UPS yang dianggap anggaran siluman ini menyebabkan ketegangan antara Gubernur Jakarta, Ahok, dan DPRD DKI. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang berpendapat modus memasukkan anggaran titipan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah hampir terjadi setiap tahun.

"Faktanya sudah menunjukkan demikian, tapi dari periode ke periode modusnya berbeda," kata Sebastian dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 Maret 2015. "Makin ke sini makin canggih polanya."

Sebastian menilai modus anggaran titipan anggota DPRD DKI Jakarta kampungan. Modus itu berbeda dengan yang dilakukan DPR. "Di daerah cenderung lebih jorok mainnya. Kalau di DPR modusnya memainkan penerimaan negara saja," ujarnya.

Sebastian mencontohkan, di suatu daerah--yang tak dia sebutkan namanya--ada bupati yang bersekongkol secara terang-terangan dengan DPRD. Caranya, memberikan jatah alokasi anggaran infrastruktur kepada anggota DPRD untuk disalurkan ke daerah pemilihan masing-masing.

"Tapi anggaran untuk infrastrukturnya itu tanpa disertai dengan konsep perencanaan pembangunan," kata Sebastian. "Jadinya ya sama saja pembangunan tidak terjadi secara nyata."

Sedangkan DPR, kata Sebastian, punya modus yang berbeda. Menurut dia, DPR memainkan pendapatan negara. Misalnya, meminta jatah kepada badan usaha milik negara ketika pemerintah mengumumkan hasil penerimaan negara. "Makanya waktu itu pernah ada kasus, hasil pendapatan negara tiba-tiba bertambah sebesar Rp 30 triliun tanpa ada alasan yang konkret."

REZA ADITYA

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

11 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

3 hari lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

3 hari lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya